JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi energi di tengah meningkatnya tekanan krisis global. Kebijakan ini kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung intensif selama beberapa jam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Rapat sudah dilakukan kemarin, hampir tiga sampai empat jam. Kami sepakat untuk satu suara,” ujar Tito, Kamis (26/3/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Menurut Tito, pembahasan dalam rapat difokuskan pada strategi penghematan energi nasional guna mengantisipasi dampak krisis global, terutama yang dipicu oleh konflik di kawasan Asia Barat. Pemerintah berupaya mencari langkah efisien tanpa mengganggu produktivitas kerja secara signifikan.
Ia menjelaskan, keputusan mengenai hari pelaksanaan WFH sebenarnya telah mengerucut pada satu opsi yang didukung mayoritas peserta rapat. Namun, detail tersebut belum dapat disampaikan karena harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden.
“Sudah hampir mengarah pada satu hari yang sama, mayoritas setuju. Tapi saya belum bisa menyampaikan karena harus dilaporkan dulu kepada Bapak Presiden,” katanya.
Tito juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan kebijakan tersebut sebelum ada keputusan resmi dari kepala negara.
Rencana penerapan WFH ini disebut akan menyasar aparatur sipil negara (ASN) serta sektor swasta. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pelaksanaan pada hari Jumat, guna menciptakan akhir pekan yang lebih panjang sekaligus mengurangi mobilitas masyarakat.
Kebijakan ini mulai digodok setelah harga minyak dunia melonjak tajam akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026, yang berdampak langsung pada tekanan energi global.
