“Saya kira ini sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi para pelaku UMK ini memang sebagian besar dari sisi SDM itu masih kurang melek hukum, SDM juga masih terbatas. Sebagian besar ibu-ibu yang masih termotivasi hanya untuk menambahkan pendapatan untuk keluarga,” kata Maksun.
Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, menurut Maksun, program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 15 Januari 2024. Dan pelaku usaha mikro kecil cukup antusias.
“Dalam waktu setengah bulan kami sudah menerima ada 34 kasus datang ke kami. Rata-rata konsultasi soal hukum, soal branding, juga wan prestasi dan sebagainya,” ungkapnya.
Karena rata rata pelaku UMK itu dari kelas ekonomi menengah, sementara saat mereka bermasalah hukum, kerap kali terkendala dari sisi biaya.
“Saya kira Pemerintah punya komitmen yang tinggi ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan hukum. Sehingga kami berpikir kerja sama ini sangat penting,” katanya.
Sebanyak 15 lembaga atau mitra LBH yang menyatakan komitmen bersama KemenKopUKM yakni Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI), Fakultas Syari’ah, Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Jawa Tengah), dan Law Firm Indra & Wendy’s Partner, Pekanbaru (Riau).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, Jakarta Utara (DKI Jakarta), Law Firm Supriyadi & Partners, Jakarta Selatan (DKI Jakarta), ASM Law Office, Batam (Riau), dan Kantor Hukum Jomi Suhendri Saputra & Associates, Jakarta Utara (DKI Jakarta).
Lalu, PT Justika Media Indonesia, Jakarta Selatan (DKI Jakarta), LBH Sikap Yogyakarta (Yogyakarta), Suaka Hukum Indonesia, Kota Kantor Hukum Poetra Nusantara (DKI Jakarta), dan Posbakumadin, Jakarta Timur (DKI Jakarta).
Selanjutnya, LBH Mandiri Banten (Banten), Kantor Hukum Riza Ghifari, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Law Firm Pencerah, Medan (Sumatera Utara), dan LKBH Universitas Balikpapan (Kalimantan Timur).
Komentar