JurnalPatroliNews – Jakarta – Mahfud MD, telah menegaskan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM), sebagai bentuk protes dan kritik moral terhadap situasi negara.
Pernyataan tersebut diungkapkan secara blak-blakan dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Semarang, pada hari Selasa (23/1/24), ketika seorang warga mengajukan pertanyaan terkait rencananya.
“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” katanya warga tersebut saat membuka pertanyaan.
“Kami generasi mudah butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3) menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ia menanyakan.
Ia mengajak peserta Tabrak Prof! untuk mengingatkan pernyataannya setelah Debat ke-4 dan menegaskan komitmennya untuk memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, menyebut bahwa dia belajar banyak dari kepemimpinan Jokowi.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.”
Mahfud mengakhiri pernyataannya dengan menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya empat setengah tahun lalu.
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara,” ia memungkasi.
Komentar