JurnalPatroliNews – Jakarta,– Kombatan Bela SBY, Copot Moeldoko, Ini kata Budi Mulyawan, SH. Jakarta, kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menjelaskan bahwa sudah terjadi dualisme kepengurusan di Partai Demokrat sebagaimana hal yang sama pernah terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada tahun tahun yang lalu.
Langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden-KSP) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun system kepartaian yang sehat.
“Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya disekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini,” Kata Budi Mulyawan, SH. Ketum DPN KOMBATAN dalam rilisnya yang diterima JurnalPatroliNews, Minggu (07/03/21)
Dikatakannya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat, Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang terang mengacak acak urusan internal partai lain.
“Maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko,” bunyi rilis DPN Kombatan.
Lanjutnya, Dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah, selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan, bagi kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian, yang pada akhirnya akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.
“Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret seret masalah yang sebenarnya bukan “perang mereka”. Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini,” kata DPN Kombatan.
Lanjutnya, Apapun alasanya, bahwa langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Preseden Jokowi.
“Kewibawaan Presiden Jokowi sedang “dirongrong,” tandasnya.
Moeldoko secara systimatis dan masiv sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP.
Untuk itu, dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi. Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) sebagai Ormas berbasis Nasionalis yang memiliki andil tidak sedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019,
“Melalui Siaran Pers DPN KOMBATAN, Meminta (merekomendasi) kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko,
Merdeka..!!!,” tutupnya.
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
KOMUNITAS BANTENG ASLI NUSANTARA
(DPN KOMBATAN)
Budi Mulyawan, SH.
Ketua Umum
cp: Budi Mulyawan ; 0812 9495 863
Komentar