JurnalPatroliNews – Jakarta – Restrukturisasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini dikendalikan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disambut baik Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja kepolisian.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengatakan, restrukturisasi Satgas TPPO yang kini menekankan dimensi penegakan hukum pada pelaku, memang krusial dan kerap ditemukan di lapangan.
“Dengan Kapolri sebagai ketua harian, saya rasa langkah penegakan hukum ke depan lebih optimal,” kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/6).
Dengan adanya restrukturisasi ini, pemerintah seharusnya memiliki peta jalan yang baik, agar pemberantasan TPPO maksimal. Aspek permasalahan sudah bisa diidentifikasi, lalu terkait siapa-siapa saja aktornya juga sudah dipahami.
Saat ini publik tinggal menunggu keseriusan Satgas TPPO menegakkan hukum, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat.
Politisi Muda Partai Golkar itu mengaku prihatin dengan tingginya angka korban TPPO setiap waktunya, bahkan beberapa di antara korbannya kembali ke Tanah Air dalam kondisi meninggal. Bagi Christina, memastikan kehadiran negara untuk melindungi warga negara tidak bisa dikompromikan oleh apa pun.
“Merujuk data BP2MI, tidak kurang 1200 jenazah pekerja migran dipulangkan ke Tanah Air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO ini memang amat serius, butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak,” tegas Christina.
Komentar