JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membeberkan fakta mencengangkan terkait distribusi kepemilikan lahan di Indonesia. Menurut Nusron, hampir setengah dari lahan bersertifikat di tanah air ternyata dikuasai oleh segelintir kelompok elit.
Dalam pemaparannya di acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII periode 2025-2030 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7), Nusron menjelaskan bahwa dari total 70,4 juta hektare areal penggunaan lain (APL) di bawah ATR/BPN, sekitar 79,5 persen atau 55,9 juta hektare telah terdata dan bersertifikat.
“Dari jumlah itu, 48 persen atau sekitar 27 juta hektare ternyata dikuasai oleh hanya 60 keluarga di Indonesia,” ungkap Nusron. Ia menegaskan bahwa istilah “dikuasai” bukan berarti dimiliki secara sah, sebab lahan-lahan tersebut masih berstatus hak negara, namun hak pengelolaan maupun penggunaan berada di tangan kelompok-kelompok elit tersebut.
Nusron juga menambahkan, penguasaan tersebut dilakukan lewat berbagai perusahaan atau badan hukum. “Kalau dicek nama PT-nya memang bermacam-macam, tapi setelah ditelusuri siapa pemilik manfaat atau beneficiary ownership-nya, ternyata hanya berkisar di angka 60 keluarga,” imbuhnya.
Ia pun menyebut ketimpangan penguasaan lahan ini sebagai akibat dari kebijakan masa lalu yang kurang berpihak kepada pemerataan dan keadilan sosial. Nusron bahkan menyebutnya sebagai bentuk ‘kesalahan kebijakan’ yang diwariskan dari periode sebelumnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah kini menerapkan tiga pilar kebijakan baru dalam pengelolaan lahan: keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Nusron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil atau mematikan usaha yang sudah berjalan, namun untuk alokasi lahan baru, pihaknya memastikan tidak akan jatuh lagi ke tangan yang sudah memiliki terlalu banyak.
“Prinsipnya, yang sudah ada jangan diganggu, tapi kalau ada lahan baru, jangan sampai jatuh ke tangan mereka lagi,” tutup Nusron.
