Menkop Dorong Koperasi Desa Jadi Pilar Ekonomi Rakyat, Banten Capai 99,9% Pembentukan

JurnalPatroliNews – Tangerang Selatan – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengingatkan bahwa setiap koperasi, terutama Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, harus mampu mengidentifikasi potensi lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Menurutnya, pemetaan ini akan membuka peluang usaha yang saling menguntungkan, baik bagi koperasi sebagai pelaku usaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang bisa mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan harga terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menkop saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78 di Tangerang Selatan, Kamis (24/7).

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi koperasi-koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi sarana kemandirian ekonomi bagi masyarakat bawah. “Saya percaya daerah seperti Tangerang Selatan dan Banten punya potensi besar untuk melahirkan koperasi-koperasi unggulan. Kita memiliki sumber daya dan semangat gotong royong sebagai kekuatan utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi tidak cukup hanya berdiri secara administratif. Yang terpenting adalah operasional yang nyata dan kontribusinya terhadap masyarakat. “Koperasi harus benar-benar hidup dan berkembang, bukan sekadar nama dalam dokumen,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa keberadaan koperasi harus terus dikawal dan dibina agar menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Kami ingin koperasi tidak sekadar formalitas, tapi menjadi alat kolektif untuk membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Andra juga menyampaikan capaian Provinsi Banten dalam pembentukan Koperasi Merah Putih yang telah hampir merata. “Sampai Juli 2025, sudah 1.551 dari 1.552 desa dan kelurahan di Banten membentuk koperasi. Hanya satu desa di wilayah Baduy yang belum, karena mengikuti aturan adat istiadat mereka,” jelasnya.

Gerakan ini, lanjutnya, merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk membangun ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput, berbasis desa dan kelurahan.