Perintah Jokowi: PNS Di IKN Wajib Adaptasi Smart Government, Bukan Model Pemda!

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, diinstruksikan untuk tidak mengikuti pola kerja pemerintah daerah (Pemda).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengulangi pesan tersebut yang telah disampaikan Jokowi sebelumnya. IKN dianggap sebagai laboratorium hidup dalam menerapkan digitalisasi peradaban, termasuk transformasi digital dalam birokrasi.

“Presiden mengingatkan kami bahwa Otorita IKN bukan pemda, jadi jangan ikut business as usual. Ikuti pakem-pakem terkini, termasuk digitalisasi. Maka dari itu kami sangat senang sekali ada transformasi digital ini,” kata Bambang seperti dikutip dari situs Kementerian PANRB, Selasa (26/12/23).

Kementerian PANRB juga terlibat aktif dalam persiapan ini dengan menerapkan konsep smart government yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Pindahnya IKN bukan hanya soal perpindahan fisik semata, melainkan juga mengubah paradigma tata kelola pemerintahan secara nasional.

“Tugas pokok kami terkait penerapan smart government. Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi,” ujar Anas.

Centralitas dalam transformasi digital diperkuat oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.

Anas mendorong agar budaya kerja digital diterapkan di IKN, menjadikan kawasan tersebut sebagai smart city yang ramah untuk semua, termasuk para ASN.

“Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini,” tambahnya.

Komentar