JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasinya terhadap percepatan reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tak lama setelah ia mengeluarkan ultimatum keras yang sempat menggemparkan publik.
Menurutnya, berbagai langkah yang kini ditempuh Bea Cukai menunjukkan perkembangan nyata dan terukur.
Purbaya menilai peningkatan tersebut tampak jelas melalui pengoperasian X-Ray peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, dua inovasi berbasis digital—Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI—menjadi bukti bahwa DJBC mulai bergerak menuju layanan yang lebih cepat, praktis, dan bersih.
“Pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha harus makin cepat, makin sederhana, dan makin berintegritas. Itu komitmen Bea Cukai dan Kemenkeu. Apalagi ada ancaman juga, kalau tidak beres, awas! Tapi mereka sekarang sudah melakukan perbaikan yang signifikan,” ujar Purbaya dalam acara peresmian pemindai baru di Tanjung Priok, Jumat, 12 Desember 2025.
Dalam suasana santai, Purbaya melontarkan gurauan yang langsung mencuri perhatian. Ia mengatakan pegawai Bea Cukai sebenarnya bertalenta, “asal diberi sedikit tekanan.”
“Kelihatannya pegawai Bea Cukai ini pintar-pintar, cuma memang perlu digebuk sedikit. Dua minggu langsung bisa bikin AI secanggih itu. Saya sendiri kaget,” candanya.
Purbaya turut merinci manfaat teknologi baru tersebut. X-Ray terbaru diklaim mampu menemukan bahan nuklir dan material radioaktif tanpa perlu membuka peti kemas secara manual. Sementara itu, sistem Trade AI berfungsi mencocokkan harga barang ekspor-impor dengan data dari marketplace untuk menekan kecurangan seperti underinvoicing. Kedua inovasi ini diyakini bisa meningkatkan transparansi dan mempersempit ruang penyimpangan.
“Perbaikannya sudah sangat signifikan. Saya berharap pada Maret tahun depan wajah Bea Cukai akan jauh berbeda dari sebelumnya,” tambahnya.
Diketahui, pernyataan ancaman pembekuan DJBC pertama kali dilontarkan Purbaya pada 27 November lalu akibat buruknya citra lembaga itu di mata publik, media, hingga Presiden Prabowo Subianto. Kala itu ia bahkan menyebut opsi melimpahkan fungsi Bea Cukai ke Suisse Generale Surveillance (SGS3), yang berpotensi membuat 16.000 pegawai DJBC kehilangan pekerjaan.
