JurnalPatroliNews – Jakarta – Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menanggapi, pernyataan Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 yang memberi nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagai, Ketua Bapilu PPP dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandi memohon pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal itu, ucapnya, akan didapat dari pemerintahan Ganjar-Mahfud.
“Yang kita inginkan salah satunya adalah pemerintah yang bersih bebas korupsi dan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi,” tambahnya.
“Kalau masih ada dirasa kurang itu kita lakukan percepatan pembangunan. Seandainya ada kebijakan yang perlu diutamakan, itu kita lakukan tentunya dengan fokus apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu ekonomi yang lebih baik,” ujar Sandi saat ditemui awak media di Muskerwil PPP DKI Jakarta, Minggu (19/11/23).
Dia melanjutkan, bahwa, pada pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya juga akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan yang ada di era Jokowi.
“Melanjutkan pembangunan di era Pak Jokowi dan melakukan percepatan pembangunan,” tutup Sandi.
Ganjar, capres nomer urut 3 ini, sebelumnya menilai merah dalam penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo. Ganjar, menyebut nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Diketahui pernyataan ini, dilontarkan Ganjar, Ketika salah satu panelis, yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar, di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/23).
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya panelis, yang sering disapa Uceng itu.
“Turun,” jelas Ganjar.
Saat itu, Kembali Ganjar diberi pertanyaan, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” pungkasnya.
Komentar