JurnalPatroliNews – Jakarta – Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak menghentikan ekspor sawit ke negara-negara Uni Eropa (UE). Sebelumnya, kedua negara sempat berencana untuk menghentikan ekspor sawit karena menganggap kebijakan UE yang diskriminatif. “Setop ekspor bukan hal yang dibahas. Kita sebagai negara yang juga melakukan impor-ekspor, tentu itu (setop ekspor) bukan pilihan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Bilateral di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Selama ini sikap Komisi Uni Eropa yang telah menyetujui Undang-Undang (UU) yang melarang masuknya produk yang berkaitan dengan deforestasi. Ada 6 komoditas berbasis lahan yang terancam dilarang masuk Uni Eropa (UE), yaitu kopi, daging sapi, kedelai, cokelat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit. Namun terbaru Airlangga menyebut tidak ada aksi boikot seperti yang dikhawatirkan belakangan ini. “Tidak ada boikot-boikotan, jadi tidak perlu merespon apa yang tidak ada. Jadi ya biasa aja,” katanya.
Hubungan Indonesia dan Uni Eropa sempat memanas karena beberapa komoditas belakangan. Di sisi lain harga sawit juga cenderung menurun belakangan. Airlangga menyebut solusinya adalah meningkatkan kembali permintaan dengan cara mengembangkan hilirisasi. “Komunikasi dialog karena harga naik tergantung suplai demand, yang perlu dikembangkan produk turunan juga mendorong oleh chemicals dorong hilirisasi gantikan beberapa komoditas bahan baku yang lain,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, Indonesia tak perlu takut meski Uni Eropa menutup pintu masuk bagi CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) RI dan turunannya. “Indonesia nggak perlu takut kehilangan Eropa. Karena pasar lain itu akan terus tumbuh dengan baik,” kata Joko dikutip Kamis (26/1/2023). “Sebenarnya, pasar sawit akan tetap tumbuh karena basic need. Untuk makan, untuk energi, industri, Pasar sawit akan tumbuh terus,” tambahnya.
RI dan Malaysia ke Eropa
Airlangga melangsungkan pertemuan dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Hj. Yusof. Keduanya membahas tentang beberapa masalah mendesak terkait dengan industri kelapa sawit. “Kedua Menteri sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Secara khusus, para Menteri membahas regulasi Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa,” kata Airlangga.
Akibat kebijakan Uni Eropa, bakal timbul dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor minyak sawit global serta negara berkembang lainnya, diantaranya menaikkan biaya bagi eksportir minyak sawit dan menurunkan daya saing mereka terhadap minyak nabati lainnya di Uni Eropa.
Para Menteri mencatat kekecewaan mereka terhadap Uni Eropa yang belum melakukan konsultasi dengan mitra dagangnya secara berarti. “Strategi untuk pengakuan ISPO dan MSPO yang lebih luas di pasar global dibahas dan secara aktif diupayakan, termasuk tolok ukur dan jalur untuk pengakuan tersebut. Pertemuan tersebut juga membahas strategi perluasan keanggotaan CPOPC dan melihat kemungkinan Honduras menjadi anggota ketiga CPOPC dalam waktu dekat,” kata Airlangga.
Menanggapi kesepakatan politik baru-baru ini tentang proposal Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa, pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE dalam mengkomunikasikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut terhadap sektor kelapa sawit, terutama pada kemungkinan pengucilan petani kecil, dari rantai pasokan, dan dalam mencari kemungkinan pendekatan kolaboratif di antara pihak-pihak terkait. “Para Menteri juga sepakat bahwa setelah misi bersama ke UE, kunjungan juga akan dilakukan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial di negara tersebut. Kunjungan tersebut antara lain bertujuan untuk lebih mempromosikan penggunaan minyak sawit menyusul pengakuan ISPO dan MSPO oleh India melalui inisiatif bersama dengan Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS), serta pengenalan dan penerimaan Global Framework of Principles for CPOPC dan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (GFP-SPO),” sebut Airlangga.
Komentar