Jurnalpatrolinews – Jayapura : Melalui kebijakan otonomi khusus (otsus) pemerintah pusat membuka peluang kepada provinsi Papua dan Papua Barat untuk bisa bersaing dan meningkatkan sumber daya manusia. Meski menyuguhkan tawaran yang bernilai positif, masih pula ditemui kelompok yang gencar menyuarakan penolakan terhadap otsus.
Menyikapi hal tersebut Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay turut membuka suara dalam dinamika perpolitikan yang tengah ramai tersebut. (16/11)
Dalam keterangannya Ali Kabiay menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi, dimana terdapat upaya pembungkaman suara oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan Papua menjadi wilayah yang maju.
Dikatakannya, tidak semua rakyat Papua menolak otsus, bahkan ia meyakini bahwa akan lebih banyak orang Papua yang sangat mengharapkan sentuhan pemerintah untuk membangun Papua melalui otsus.
“Harus dipahami bahwa tidak semua orang menolaknya, ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk mendongkrak Papua menjadi wilayah yang maju,” ujarnya.
Ali berargumen bahwa isu penolakan otsus hanya merupakan akal-akalan dari kelompok pemberontak yang tidak jelas pembawaannya,” tambah Ali.
“Memang yang terdengar diberbagai media hanya penolakan-penolakan otsus, tapi yang perlu digaris bawahi bahwa itu adalah upaya untuk mengubur harapan bagi sebagian besar orang asli Papua,”
Ali menegaskan jika suara dari rakyat Papua yang mendukung keberlangsungan otsus telah banyak ditutup-tutupi oleh kelompok yang tidak menginginkan perubahan bagi Papua ke arah yang lebih baik.
“Kita semua tahu kalau di kawasan pegunungan tengah yang belum bisa mengakses jaringan internet secara lancar misalnya, ribuan orang disana terang-terangan mengharap otsus yang akan memberi dampak positif,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia mengandaikan jika otsus tidak dilanjutkan maka proses dan tatanan kehidupan di Papua akan terganggu. Hal ini diungkapkannya melihat proses pendekatan yang dibangun melalui tangan-tangan para pemimpin di Papua yang notabene seluruhnya adalah orang asli Papua (OAP).
Meski mendorong keberlangsungan otsus, Ali juga menegaskan bahwa kebijakan otsus yang telah berjalan hampir dua puluh tahun tersebut harus dievaluasi terkait berbagai kebijakan dan alokasi dana yang telah dianggarkan. Hal itu disampaikannya semata-mata untuk menyongsong Papua yang lebih baik. (Ind Paper)
Komentar