JurnalPatroliNews – Jakarta, – Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan, dugaan tindak pidana Panji Gumilang, dipastikan masih dalam pengusutan. Pemerintah tidak akan menutup Ponpes Al Zaytun, karena saat ini dalam tahap Penyidikan oleh Bareskrim Polri.
“Ketika terjadi peristiwa ini, berat rasanya kita membubarkan Al Zaytun. Bagaimana membubarkan anak sebanyak 5.400 orang yang sekarang sedang belajar dari SD, SMP, SMA dan pesantrennya itu. Mau dikemanakan? Kalau mau diusir melanggar hak konstitusional,” ujar Mahfud, Sabtu (15/7/23).
Mahfud menilai, sikap tersebut seperti yang telah ditempuh Pemerintah terhadap Ponpes Al Mukmin Ngruki, milik Abu Bakar Ba’asyir, yang saat itu merupakan salah satu pentolan teroris di Indonesia.
“Kalau kita sudah main tangan besi membubarkan lembaga Pendidikan, bagaimana nanti masa depan Negara hukum kita? Kita tidak punya sejarah sekali pun membubarkan lembaga pendidikan,” tambahnya.
Menurutnya, selama ini Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, merasa nyaman dengan posisinya, sehingga melakukan sejumlah dugaan tindak Pidana.
“Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman, kemudian melakukan dugaan tindak Pidana dan penodaan terhadap Agama, menurut ukuran orang umum,” jelasnya.
Mahfud mengungkapkan, Al Zaytun memiliki akar dari Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) IX, yang merupakan hasil operasi Intelijen Pemerintahan Orde Baru, untuk memecah anggota NII “asli” yang didirikan Kartosoewirjo.
Setelah NII berhasil dipecah, kemudian Panji Gumilang yang merupakan bagian dari organisasi itu memisahkan diri, dan mendirikan Pondok Pesantren Al Zaytun pada 1996.
Sejak saat itu, lanjut Mahfud, Pemerintah Orde Baru memberikan dukungan kepada ponpes tersebut.
“Itu sebabnya jangan heran, dulu Pak BJ Habibie itu mau nyumbang Rp 1,2 triliun untuk membangun Al Zaytun, itu dari mana? Itu saran Pak Malik Fadjar, Menteri Agama. Itu bagus, sarannya BIN pada waktu itu, zaman Pak Habibie memang bagus, karena Panji Gumilang memecahkan diri dan bikin sendiri, dan betul-betul menjadi anti-NII,” ungkapnya.
Ia membeberkan, Panji Gumilang yang menjadi sosok anti-NII, kemudian banyak mendirikan gedung dengan nama-nama tokoh Nasional, seperti Gedung Soekarno dan Gedung Hatta di Kompleks Ponpes Al Zaytun.
“Pokoknya tokoh-tokoh Nasional, lambang Pancasila, semua (santri) harus hafal Pancasila, pendidikan kewarganegaraannya bagus gitu, nah itu yang terjadi,” Bebernya.
Setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS), Ponpes Al Zaytun berkembang menjadi ponpes yang megah dan mewah, bahkan lebih mewah dari kota Indramayu itu sendiri.
Ia menduga, karena telanjur merasa nyaman, Panji Gumilang kemudian melakukan perbuatan yang diduga penodaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Di sana mewah, lebih mewah dari Kota Indramayu, padahal dia ada di dalam Indramayu. Lebih megah, bagus seperti kota modern, tapi santri di dalamnya,” tandasnya.
Komentar