JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menegaskan bahwa Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya PMI yang terdampak konflik akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di wilayah tersebut.
“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Sampai saat ini belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” ujar Christina dalam keterangannya, Sabtu (6/3/2026).
Menurut Christina, apabila terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, besar kemungkinan mereka berada di negara tersebut melalui jalur nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah.
“Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, diperkirakan tidak mencapai 200 orang.
Meski demikian, Kementerian P2MI tetap memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia.
“Kami berharap situasi tetap kondusif. Namun pemerintah selalu siap apabila terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi. Mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” jelasnya.
Christina menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perwakilan Indonesia di negara-negara Timur Tengah untuk memantau situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi apabila diperlukan.
Selain itu, Kementerian P2MI juga telah membuka layanan hotline dan membentuk crisis center guna menerima laporan atau aduan dari masyarakat yang memiliki keluarga atau kerabat di kawasan tersebut.
“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu optimistis pemerintah mampu bertindak cepat jika situasi memburuk. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman dalam melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik di berbagai negara.
“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi, jika memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” pungkasnya.
