Menurutnya, berbagai kasus sengketa tidak kunjung selesai dan diperparah maraknya aksi mafia tanah yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN.
Tentu persoalan demi persoalan yang terjadi adalah akibat adanya aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil bersama jajarannya dibiarkan para oknum pegawai BPN memihak kepada para cukong pengusaha.
“Adanya ulah mafia tanah yang melibatkan para oknum pegawai ini telah di akui langsung kepada publik oleh Sofyan Djalil, dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur.
Sebagaimana pendapat Junimart Girsang, bahwa munurutnya semua kasus yang terjadi merupakan buah dari pola pembiaran yang dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” ujar Junimart.
Jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas dengan mencopot jabatannya, ucapnya.
Sebab, rakyat juga tahu bawa pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah yang relah merugikan masyarakat tidak lepas dari peranan pihak BPN
“Maka lebih baik Presiden Jokowi mencopot Sofyan Djalil. Karena hasil temuan kami Komisi II saat kuker ke daerah, nyata menemukan pemberian HGU maupun hak tanah lainnya dominan kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kepada pers
(ms/JP)
Komentar