JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdebatan mengenai batas antara keuangan negara dan pengelolaan dana oleh lembaga publik kembali mengemuka, terutama terkait posisi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Institusi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ini dibentuk untuk menopang pembiayaan ekspor nasional. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah dana yang dikelola LPEI termasuk keuangan negara, atau merupakan kekayaan lembaga yang berdiri sendiri?
LPEI dikonsep sebagai badan hukum sui generis—yakni entitas khusus yang tidak sepenuhnya menjalankan mekanisme pengelolaan seperti birokrasi keuangan negara. Skema pembiayaan, penjaminan, hingga asuransi yang dilakukan LPEI berada dalam ranah hukum perdata serta komersial, bukan dalam yurisdiksi hukum publik sebagaimana sistem keuangan negara.
LPEI Mengelola Dana Mandiri, Bukan APBN
Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2009 secara jelas menegaskan bahwa aktivitas LPEI tunduk kepada ketentuan hukum perdata dan hukum dagang. Artinya, LPEI tidak wajib mengikuti regulasi yang berlaku dalam sistem APBN maupun Undang-Undang Keuangan Negara.
Pengelolaan aset dan dananya dilakukan sepenuhnya untuk kegiatan bisnis ekspor, bukan untuk fungsi pemerintahan. Meskipun modal awal LPEI berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, pengurusannya dilakukan oleh dewan direktur, bukan berada di bawah kendali langsung Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
Karena itu, dana LPEI diklasifikasikan sebagai keuangan lembaga, bukan “keuangan negara” dalam perspektif fiskal. Bila benar dana LPEI merupakan bagian APBN, seharusnya proses penyaluran pembiayaan dan penjaminannya mengikuti skema risiko APBN. Namun ketentuan tersebut tidak terdapat dalam UU No. 2/2009.
Piutang LPEI Tidak Termasuk Piutang Negara
Piutang yang muncul dari aktivitas pembiayaan maupun penjaminan LPEI merupakan piutang lembaga, bukan piutang negara. Pasal 32–35 UU No. 2/2009 memberikan otoritas kepada LPEI untuk melakukan hapus buku maupun hapus tagih secara independen.
Hal ini jauh berbeda dari mekanisme pengelolaan piutang negara yang berada di bawah wewenang PUPN sesuai aturan UU Perbendaharaan Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 turut menegaskan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk piutang negara karena asetnya telah dipisahkan dari kekayaan negara. Prinsip serupa juga berlaku terhadap LPEI.
Risiko dan Kerugian: Konsekuensi Bisnis, Bukan Kerugian Negara
Sering muncul kesalahpahaman terhadap Pasal 19 ayat (3) UU No. 2/2009 yang dianggap menegaskan adanya kerugian negara dalam operasional LPEI. Padahal, ketentuan tersebut membahas penambahan modal bila nilai modal minimum tidak terpenuhi—sebuah risiko bisnis yang lazim dalam sektor usaha, bukan indikasi kerugian negara akibat tindakan melawan hukum.
Kerugian yang terjadi dalam pembiayaan, penjaminan, atau asuransi menjadi tanggung jawab lembaga dan diselesaikan melalui mekanisme perdata. Negara tidak wajib menutupi kerugian melalui APBN, kecuali dalam hal penugasan khusus oleh pemerintah.
