JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah China kembali merombak kebijakan kependudukannya dengan mengandalkan instrumen fiskal sebagai upaya mendorong angka kelahiran. Langkah ini diambil setelah berbagai kebijakan pasca-penghapusan aturan satu anak dinilai belum mampu menahan laju penurunan populasi.
Reformasi terbaru tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026, bertepatan dengan sepuluh tahun berakhirnya kebijakan one child policy yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pengendalian penduduk di Negeri Tirai Bambu.
Dalam aturan anyar itu, pemerintah menetapkan pungutan pajak sebesar 13 persen terhadap penjualan alat kontrasepsi, seperti kondom dan pil pencegah kehamilan. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap isu reproduksi.
Di saat yang sama, otoritas di Beijing juga mencabut sejumlah fasilitas perpajakan yang telah berlaku sejak 1994. Salah satunya adalah pembebasan pajak bagi layanan penitipan anak, yang kini diharapkan dapat meringankan beban keluarga muda.
Data resmi pemerintah menunjukkan tren kelahiran yang terus menurun. Pada 2024, jumlah bayi yang lahir hanya mencapai 9,54 juta, merosot untuk tahun ketiga secara beruntun dan hampir menyusut setengahnya dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Meski bertujuan meningkatkan populasi, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat menilai pungutan atas kontrasepsi berpotensi memicu kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan risiko penularan HIV, serta memperbesar tekanan sosial, khususnya bagi perempuan.
Sebagian masyarakat juga menilai pendekatan semacam ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Partai Komunis kerap mencampuri setiap keputusan yang mereka anggap penting. Dalam banyak kasus, hal itu justru membuat mereka menjadi musuh bagi diri mereka sendiri,” ujar seorang warga China bernama Levin, seperti dikutip BBC, Jumat, 2 Januari 2026.
Sebelumnya, Presiden Xi Jinping telah menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan populasi merupakan agenda strategis nasional. Kendati demikian, para analis memperkirakan pemerintah China masih akan menyiapkan rangkaian kebijakan lanjutan, termasuk insentif pernikahan dan dukungan tambahan bagi keluarga yang ingin memiliki anak.
