JurnalPatroliNews – NAY PYI TAW — Mantan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi terpilih sebagai presiden ke-11 pada Jumat (3/4/2026), menandai penguatan dominasi politik kubu militer di negara tersebut.
Pemungutan suara yang berlangsung di Parlemen Persatuan di ibu kota Nay Pyi Taw mengukuhkan kemenangan Min setelah ia meraih lebih dari separuh suara anggota parlemen.
“Dengan ini kami mengumumkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai presiden,” ujar Ketua Parlemen Aung Lin Dwe, seperti dikutip AFP.
Sebelum maju dalam pemilihan presiden, Min menjabat sebagai panglima tertinggi militer Myanmar atau Tatmadaw sejak 2011. Ia mundur dari posisi tersebut pada Maret 2026 untuk mengikuti kontestasi politik.
Posisi panglima militer kini diisi oleh Ye Win Oo, mantan kepala intelijen yang baru dilantik awal pekan ini.
Meski baru resmi menjabat sebagai presiden, Min sejatinya telah memegang kendali kekuasaan sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu pembubaran National League for Democracy dan memperburuk konflik bersenjata di berbagai wilayah.
Dalam beberapa tahun terakhir, Min juga menginisiasi rangkaian pemilu bertahap yang dimulai sejak akhir 2025. Proses tersebut berujung pada kemenangan partai-partai pro-militer, termasuk Union Solidarity and Development Party.
Parlemen hasil pemilu itu mulai bersidang pada 16 Maret 2026, membuka jalan bagi legitimasi politik baru bagi pemerintahan yang didominasi militer.
Namun, kepemimpinan Min tidak lepas dari sorotan internasional, terutama terkait operasi militer terhadap etnis Rohingya pada 2017 yang memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi ke Bangladesh.
Pada November 2024, jaksa International Criminal Court (ICC), Karim Khan, mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Min atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, pada 2019, Gambia menggugat Myanmar ke Mahkamah internasional terkait dugaan genosida terhadap Rohingya, yang semakin memperkuat tekanan global terhadap kepemimpinan Min Aung Hlaing.
