Golkar Desak Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Disebut Terlibat Konflik di Gaza

JurnalPatroliNewsJakarta, 18 November 2024 – Perusahaan penyedia layanan internet Starlink menuai kritik setelah beredar petisi yang menuding keterlibatannya dalam mendukung operasi militer Israel selama konflik di Gaza.

Petisi tersebut menyebutkan bahwa teknologi Starlink digunakan untuk memperkuat infrastruktur komunikasi Israel, yang diduga berkontribusi pada serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

Menanggapi isu ini, anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak keras investasi Starlink di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa semangat bangsa Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk perang.

“Jika benar Starlink mendukung infrastruktur komunikasi untuk Israel selama perang, maka pemerintah harus bersikap tegas. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk mendukung koordinasi militer secara real time, yang berpotensi memperparah penderitaan rakyat Palestina,” ujar Firnando di Jakarta.

Ia juga mengingatkan bahwa langkah boikot terhadap produk atau perusahaan yang terafiliasi dengan kepentingan Israel sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

“Semangat kita jelas, yaitu mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan menolak keras segala bentuk kekerasan di dunia. Oleh karena itu, investasi seperti Starlink harus ditolak,” tegasnya.

Petisi yang beredar mengungkapkan bahwa layanan internet berkecepatan tinggi dari Starlink telah dimanfaatkan oleh Israel untuk menjaga konektivitas komunikasi mereka selama konflik.

Di sisi lain, warga Gaza sering kali kehilangan akses ke layanan internet, komunikasi, dan informasi, yang memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Firnando menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menunjukkan keberpihakan pada perjuangan rakyat Palestina. “Ini bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi tentang sikap moral dan kemanusiaan kita sebagai bangsa. Investasi seperti ini harus dihentikan jika terbukti mendukung tindakan yang merugikan rakyat Palestina,” tutupnya.

Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, pemerintah diharapkan segera mengambil sikap terkait potensi investasi Starlink di Indonesia. Sikap tegas ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai pendukung utama kemerdekaan Palestina.

Komentar