JurnalPatroliNews – Seoul- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) melayangkan protes keras terhadap Jepang menyusul penyelenggaraan peringatan “Takeshima Day” oleh Prefektur Shimane, Minggu (22/2/2026).
Seoul menilai seremoni tahunan tersebut sebagai bentuk klaim kedaulatan sepihak yang tidak berdasar atas wilayah yang secara sah merupakan milik Korea Selatan.
Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataan resminya mendesak Tokyo untuk segera membatalkan acara tersebut dan menarik kehadiran pejabat senior pemerintah Jepang dari lokasi seremoni.
Gugusan pulau yang menjadi pusat sengketa ini dikenal dengan nama Dokdo di Korea Selatan, yang saat ini memegang kendali penuh atas wilayah tersebut, sementara Jepang menyebutnya sebagai Takeshima.
“Dokdo secara jelas adalah wilayah kedaulatan Korea Selatan, baik secara historis, geografis, maupun berdasarkan hukum internasional,” tegas kementerian tersebut sebagaimana dilansir dari Reuters.
Selain melayangkan pernyataan tertulis, Seoul juga memanggil diplomat tinggi Jepang di ibu kota untuk menyampaikan keberatan resmi secara langsung.
Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari gesekan diplomatik sebelumnya, di mana Korsel memprotes pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang di parlemen yang menegaskan klaim kedaulatan Tokyo atas pulau-pulau tersebut.
Hubungan kedua negara memang kerap dibayangi oleh sejarah penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910–1945.
Selain faktor sejarah dan nasionalisme, wilayah perairan di sekitar gugusan pulau tersebut sangat strategis karena kaya akan hasil laut dan diyakini menyimpan cadangan gas hidrat dalam jumlah besar.
Pemerintah Jepang sendiri mengirimkan pejabat setingkat wakil menteri dari Kantor Kabinet ke acara tersebut.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri Jepang belum memberikan komentar balasan terkait protes resmi yang dilayangkan oleh Seoul.
