JurnalPatroliNews – Stockholm — Swedia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat prostitusi terendah di dunia. Predikat tersebut tidak lepas dari kebijakan hukum progresif yang diterapkan pemerintah sejak lebih dari dua dekade lalu, khususnya melalui penerapan Nordic Model yang menargetkan penurunan permintaan terhadap jasa prostitusi.
Sejak tahun 1999, Swedia secara resmi memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi pembelian jasa seks, namun tidak menghukum pekerja seks itu sendiri. Pendekatan ini menempatkan prostitusi sebagai persoalan sosial dan ketimpangan struktural, bukan semata-mata tindak pidana yang dibebankan kepada individu yang berada dalam posisi rentan.
Kebijakan tersebut dinilai efektif menekan praktik prostitusi, terutama di ruang publik. Evaluasi yang dilakukan pemerintah Swedia menunjukkan bahwa prostitusi jalanan mengalami penurunan lebih dari 50 persen dibandingkan periode sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Penurunan signifikan ini menjadi salah satu indikator utama yang sering dikutip dalam berbagai laporan internasional.
Sejumlah studi juga mencatat dampak nyata di kota-kota besar, termasuk Stockholm. Jumlah perempuan yang terlibat dalam prostitusi jalanan dilaporkan menurun hingga sekitar dua pertiga. Sementara itu, jumlah pembeli jasa seks yang dalam istilah hukum kerap disebut john, turun drastis hingga sekitar 80 persen. Penurunan permintaan ini diyakini menjadi faktor kunci dalam menekan skala industri prostitusi secara keseluruhan.
Selain itu, Swedia juga kerap dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Nordik dalam konteks perdagangan manusia. Data perbandingan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi ke Swedia relatif lebih rendah dibandingkan negara seperti Finlandia. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan berbasis pengurangan permintaan turut berkontribusi pada pencegahan kejahatan lintas negara tersebut.
Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa data prostitusi bukan tanpa keterbatasan. Beberapa estimasi menyebutkan jumlah pekerja seks di Swedia relatif kecil, misalnya sekitar 0,15 per mil dari total populasi berdasarkan sumber tidak resmi. Namun angka tersebut sangat bergantung pada metode penghitungan serta kategori prostitusi yang dimasukkan, baik yang terjadi di jalanan, tempat tertutup, maupun melalui platform daring.
Pemerintah Swedia juga mengakui bahwa meskipun prostitusi jalanan menurun tajam, praktik tersebut tidak sepenuhnya hilang. Sebagian aktivitas dilaporkan bergeser ke ranah online atau bentuk informal lainnya, yang membuat pendataan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menurunkan angka resmi yang tercatat.
Dengan berbagai catatan tersebut, pernyataan bahwa “Swedia memiliki tingkat prostitusi yang rendah” umumnya merujuk pada keberhasilan kebijakan hukum yang menekan permintaan, khususnya di ruang publik. Model Swedia pun kerap dijadikan rujukan internasional dalam perdebatan global mengenai pendekatan hukum dan sosial terhadap prostitusi dan perdagangan manusia.
