JurnalPatroliNews – AS – Niger yang secara resmi memutuskan hubungan militer dengan Amerika Serikat (AS), mengutip alasan kontrak yang dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan bagi rakyatnya.
Menurut sumber dari CNN International, pemerintah militer Niger telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan kontrak dengan AS yang memungkinkan personel militer AS dan staf Departemen Pertahanan untuk beroperasi di wilayah mereka.
Langkah ini diambil setelah beberapa hari dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat diplomatik dan militer Niger dengan AS pada pekan sebelumnya. Kolonel Mayor Amadou Abdramane, Juru Bicara Militer Niger, menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati pada tahun 2012 telah melanggar kedaulatan negara dan prinsip-prinsip demokrasi di Afrika Barat.
“Dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, Pemerintah Niger memutuskan dengan penuh tanggung jawab untuk segera membatalkan perjanjian yang berkaitan dengan status personal militer AS dan pegawai sipil Departemen Pertahanan Amerika di wilayah Republik Niger,” ujar Abdramane, dikutip Minggu (24/3/24).
“Perjanjian ini tidak hanya sangat tidak adil secara substansi tetapi juga tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat Niger,” tambahnya.
Pengumuman ini menyusul kunjungan tiga hari dari delegasi senior AS ke Niger minggu ini. Abdramane juga mencatat bahwa delegasi AS tidak mengikuti protokol diplomatik yang wajar dengan tidak memberikan informasi terkait tanggal, komposisi, dan tujuan kunjungan mereka.
“Pemerintah Niger menyesali keinginan delegasi Amerika untuk menolak hak rakyat Niger untuk memilih mitra mereka dan jenis kemitraan yang mampu membantu mereka benar-benar memerangi teroris,” kata Abdramane.
Selain itu, Abdramane menolak tuduhan adanya kesepakatan rahasia antara Niger, Rusia, dan Iran.
Hubungan antara Niger dan AS memburuk sejak junta militer merebut kekuasaan pada Juli 2023, yang kemudian diakui AS sebagai kudeta. AS telah menarik sebagian besar dari 1.100 tentaranya yang ditempatkan di Niger sejak itu.
Pentagon percaya bahwa mempertahankan kehadiran di Niger adalah penting dalam upaya melawan terorisme di wilayah tersebut. Namun, konsekuensi dari pemutusan hubungan ini terhadap sekitar 1.000 tentara AS yang ditempatkan di sana masih dalam evaluasi.
Presiden Joe Biden telah melaporkan kepada Kongres pada Desember 2023 bahwa sekitar 648 personel militer AS masih berada di Niger.
Komentar