JurnalPatroliNews – Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan serius menyusul operasi militer Amerika Serikat yang berakhir dengan penahanan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Langkah tersebut dinilai berpotensi memicu dampak luas terhadap stabilitas regional dan tatanan hukum internasional.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, melalui juru bicaranya Stéphane Dujarric, menegaskan bahwa eskalasi terbaru di Venezuela menimbulkan kekhawatiran mendalam di tingkat global.
“Sekretaris Jenderal menyatakan keprihatinan besar atas meningkatnya situasi di Venezuela yang berpuncak pada tindakan militer Amerika Serikat hari ini,” ujar Dujarric dalam pernyataan resmi, Minggu, 4 Januari 2025.
PBB menilai bahwa terlepas dari dinamika politik internal Venezuela, tindakan militer lintas negara semacam ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi hubungan internasional.
“Perkembangan ini, apa pun konteksnya, merupakan contoh yang sangat mengkhawatirkan,” kata Dujarric menegaskan sikap Guterres.
Dalam pernyataannya, Guterres kembali mengingatkan seluruh negara untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan Piagam PBB. Ia juga menyoroti kecenderungan global yang semakin mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam penyelesaian konflik.
Selain itu, PBB menyerukan agar seluruh pihak di Venezuela mengedepankan dialog yang melibatkan semua unsur, dengan tetap menghormati hak asasi manusia serta supremasi hukum sebagai fondasi penyelesaian krisis.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan militer AS telah menahan Nicolás Maduro dan Cilia Flores dalam operasi militer berskala besar yang digelar pada Sabtu dini hari. Trump menyatakan pasangan tersebut telah dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan terkait kejahatan narkotika.
Pascaoperasi tersebut, Trump juga menyampaikan rencana Washington untuk mengambil alih kendali administratif Venezuela dalam jangka waktu tertentu, termasuk membuka akses bagi perusahaan-perusahaan AS untuk kembali mengelola sektor minyak negara tersebut.
“Kami akan mengelola negara itu hingga tercapai proses transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida.
