JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyampaikan rencana pemerintahannya untuk mengajukan undang-undang amnesti yang membuka peluang pembebasan ratusan warga yang saat ini ditahan, termasuk mereka yang diproses hukum akibat aktivitas politik.
Langkah tersebut disebut sebagai agenda reformasi paling signifikan sejak Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya dilaporkan diculik oleh militer Amerika Serikat pada awal bulan ini.
“Kami telah mengambil keputusan untuk mengusulkan amnesti menyeluruh yang mencakup seluruh rentang konflik dan kekerasan politik sejak 1999 hingga sekarang,” ujar Rodriguez dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu, 1 Januari 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri jajaran tinggi negara, mulai dari hakim, jaksa, menteri kabinet, hingga pimpinan militer dan pejabat pemerintahan lainnya. Rodriguez menyebut, Majelis Nasional akan segera membahas rancangan undang-undang tersebut dengan mekanisme percepatan.
Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi jalan rekonsiliasi nasional setelah bertahun-tahun ketegangan politik yang disertai kekerasan dan ekstremisme.
“Undang-undang ini diharapkan mampu memulihkan luka sosial akibat konflik politik yang berkepanjangan,” katanya.
Selain rencana amnesti, Rodriguez juga mengumumkan penutupan El Helicoide, fasilitas penahanan milik badan intelijen di Caracas yang lama dikenal sebagai simbol pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan praktik penyiksaan.
Gedung tersebut direncanakan akan dialihfungsikan menjadi ruang publik berupa pusat olahraga, kegiatan sosial, dan kebudayaan bagi warga sekitar.
Sementara itu, organisasi pemantau hak tahanan Foro Penal mencatat hingga saat ini terdapat sekitar 711 orang yang masih mendekam di penjara Venezuela akibat perkara bermotif politik. Dari jumlah tersebut, 183 orang dilaporkan telah menerima vonis pengadilan.
