JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak negara-negara anggota NATO untuk segera menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Dorongan itu ia sampaikan lewat sebuah surat terbuka yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya, Truth Social.
Dalam pesannya, Trump menegaskan bahwa Washington siap menjatuhkan sanksi besar terhadap Moskow, namun hanya jika seluruh sekutu NATO mengambil langkah serupa. Ia menekankan, embargo energi harus dilakukan bersama-sama dan tanpa celah.
“Saya bersedia memberi tekanan maksimal kepada Rusia ketika seluruh anggota NATO sudah sepakat, dan ketika tidak ada lagi yang membeli minyak Rusia,” tulis Trump dalam unggahan pada Sabtu (13/9/2025).
Trump menilai komitmen aliansi Barat masih lemah karena sejumlah negara tetap mengimpor energi dari Moskow. Menurutnya, hal tersebut justru memperlemah posisi tawar NATO dalam menghadapi Kremlin.
Selain itu, Trump juga mengusulkan pengenaan tarif antara 50 hingga 100 persen terhadap Tiongkok. Ia berpendapat, Beijing turut menopang ekonomi Rusia di tengah tekanan internasional.
“Jika NATO melaksanakan apa yang saya sarankan, perang akan segera selesai. Jika tidak, ini hanya buang-buang waktu,” tegasnya.
Data dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat, Turki kini menjadi pembeli minyak Rusia terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India. Sementara itu, beberapa anggota NATO seperti Hongaria dan Slovakia juga masih bergantung pada pasokan energi dari Moskow.
Pengamat dari Atlantic Council, Daniel Fried, menilai pernyataan Trump mencerminkan pola lama mantan presiden tersebut yang kerap menekan sekutu dengan ultimatum. Namun, Fried menambahkan, penghentian total impor minyak Rusia akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang masih sangat bergantung pada energi tersebut.
Unggahan Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa Timur. Baru pekan lalu, pasukan Polandia bersama NATO menembak jatuh sejumlah drone Rusia yang melintasi wilayah udara Polandia. Serangan itu disebut sebagai eskalasi terbesar Moskow terhadap Ukraina sejak invasi pada 2022.
