Menurut Raden, risiko berikutnya yang mampu menaikkan angka inflasi atau gejolak di sektor keuangan akibat redenominasi adalah kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, yakni menganggap bahwa kebijakan ini sanering atau pemotongan daya beli dengan pemotongan nilai tukar rupiah.
“Maka ini perlu dijelaskan baik ke masyarakat maupun kelompok-kelompok lain, termasuk politisi jangan sampai dipolitisir. Jadi, ini harus ada usaha dari BI maupun Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk jelaskan ini secara luas dan komprehensif,” ujar Raden.
Oleh sebab itu, ia menganggap komunikasi menjadi sangat penting bagi pemerintah dan BI saat mengimplementasikan redenominasi mata uang rupiah. Sebab, kebijakan redenominasi yang dilakukan pemerintah tidak sama dengan negara lain yang dipicu hiperinflasi ataupun konflik, melainkan di tengah situasi ekonomi, politik, dan sosial yang stabil.
“Nah, negara-negara yang gagal itu kalau kita lihat negara yang memang tidak bisa mengontrol inflasinya dan bank sentralnya tidak kredibel, tidak independen, dan secara politik di negara tersebut umumnya tidak stabil. Kita berbeda,” papar Raden.
Sebagai contoh kasus, setidaknya ada lima negara yang telah melakukan redenominasi dan gagal karena inflasinya malah semakin terkerek naik dan mata uangnya terdepresiasi secara tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS), di antaranya Brasil, Rusia, Korea Utara, Zimbabwe, dan Peru.
Sebagai informasi, isu redenominasi di tanah air kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawat, memasukkan RUU Redenominasi Rupiah ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.
Meskipun belum ada pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR terkait RUU tersebut, BI telah lama melakukan kajian untuk penerapan redenominasi, yaitu sejak 2010.
Namun, hingga saat ini RUU tersebut tidak dilanjutkan proses legislasinya oleh pemerintah dan DPR, salah satu kendalanya adalah pandemi yang terjadi pada awal 2020.
Komentar