JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 492 triliun untuk belanja-belanja yang langsung masuk ke kantong masyarakat Indonesia.
Besaran porsi belanja itu mencapai 55,2% dari total realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I-2023 yang sebesar RP 891,6 triliun,, atau sekitar 39,7% dari target belanja pemerintah pusat dalam APBN 2023 senilai Rp 2.246,5 triliun.
“Jadi Rp 492 triliun itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, seperti dikutip Selasa (7/11/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, total kucuran dana itu disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga, seperti untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,8 juta keluar penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN atau BPJS Kesehatan sebesar Rp 23,2 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Lalu, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp 463,7 miliar untuk 153.537 unit setara hektare, antara lain lahan padi, jagung, kedelai, bawang, dan cabai, serta bantuan alsintan Rp 250 miliar dalam bentuk 3.220 traktor dan 1.350 cultivator, bantuan ternak Rp 62,4 miliar untuk 6.058 ekor, dan bantuan benih ikan, kepiting, maupun udang Rp 19,2 miliar untuk 67,1 juta ekor.
Selain itu, belanja ini juga diberikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar Rp 6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, program KIP Kuliah Rp 6 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, bantuan operasional sekolah di Kementerian Agama RP 6,9 triliun atau 6 juta siswa dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN.
Kucuran dana itu juga diberikan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur Rp 60,7 triliun antara lain untuk sarpras pendidikan, sanitasi, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi, serta bantuan bencana Rp 1,5 triliun antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 ribu KK.
Belanja ini, menurut Sri Mulyani juga diberikan melalui belanja Non K/L, antara lain untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp 42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp 57,7 triliun untuk 7.169,4 ribu kilo liter, subsidi LPG 3 Kg Rp 32,5 triliun untuk 3,3 juta metrik ton, subsidi perumahan Rp 344,7 miliar untuk 84,5 ribu unit, dan kartu prakerja Rp 2,28 triliun untuk 590 ribu peserta.
“Sehingga harga BBM dan listrik terjaga. Jadi subsidi untuk BBM, LPG 3 kilogram, subsidi perumahan, serta kartu prakerja,” ungkap Sri Mulyani.
Komentar