JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, telah mengintruksikan stafnya untuk menyelidiki klaim bahwa pejabat Indonesia mungkin menerima suap dari perusahaan software Jerman terkemuka, SAP.
Dalam konferensi pers di kantor pusat KPK di Jakarta pada Selasa (16/1/24), Nawawi menyampaikan bahwa Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK telah diperintahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan ini.
“Saya baru saja berbicara dengan Direktur Penyelidikan dan juga meminta Direktur PLPM untuk segera memulai pengumpulan bukti-bukti terkait ini,” ungkap Nawawi.
Dia mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pengumpulan bukti yang dilakukan oleh KPK. Jika bukti tersebut mengindikasikan adanya penerimaan suap oleh pejabat Indonesia, Nawawi menegaskan bahwa penyelidikan resmi akan segera dimulai.
“Kita tunggu hasil pengumpulan bukti, dan jika memang ditemukan dugaan penerimaan suap, kita akan memulai penyelidikan,” tambahnya.
Sebelumnya, perusahaan software global, SAP, dikenai denda sebesar US$ 220 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).
DOJ AS dan SEC mengungkapkan bahwa SAP terlibat dalam skema pembayaran suap kepada pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.
SAP telah mengakui pelanggaran tersebut, di mana mereka diduga memberikan suap dalam bentuk uang tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, dan barang mewah kepada pejabat di Indonesia selama periode 2015-2018.
Tuduhan tersebut mencakup departemen seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).
“Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, BAKTI berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” kata Sudarmono dalam keterangan pers, dikutip Senin (15/1/24).
Komentar