JurnalPatroliNews – Jakarta – Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023.
Melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), sebanyak 15 orang saksi diperiksa untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
Anang Supriatna, S.H., M.H., Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, dalam keterangan tertulis yang diterima JurnalPatroliNews di Jakarta, Kamis (16/10/2025), menjelaskan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah entitas di lingkungan Pertamina Group. Mereka antara lain: AEU selaku Manager Contract & Settlement PT Pertamina Patra Niaga; AAHP sebagai VP Planning & Trading Development; MGD sebagai Senior Analyst Performance Management; AR mantan Analyst I Price Risk Management; DS sebagai Asmen Procurement Direktorat Pemasaran PT Pertamina (Persero); serta PA, DTA, RP, K, UDS, D, MS, AI, PJ, dan YP yang masing-masing memiliki jabatan strategis di unit kerja berbeda.
Kapuspenkum menegaskan, pemeriksaan terhadap kelima belas saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang menjerat tersangka berinisial HW dan pihak lainnya.
“Tim penyidik tengah menelusuri dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan,” ujar Anang.
Kejaksaan Agung menyebut, proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Setiap saksi dimintai keterangan secara profesional guna mengungkap mekanisme kerja, alur transaksi, serta proses pengambilan keputusan dalam rantai distribusi dan pengelolaan hasil kilang Pertamina.
Langkah intensif ini menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan memastikan tata kelola sektor energi berjalan transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di BUMN strategis nasional.
