JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Bali, Wayan Koster, menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa (2/9/2025). Dalam pertemuan itu, Koster mengajukan sejumlah program pembangunan infrastruktur prioritas yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Bali.
Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan dari Menteri Dody atas anggaran yang diajukan, dengan total nilai Rp1,549 triliun. “Menteri PU menyetujui proposal anggaran pembangunan infrastruktur strategis di Bali sebesar Rp1,549 triliun,” tutur Koster dalam pernyataan resmi, Jumat (5/9/2025).
Rincian Proyek Infrastruktur yang Disetujui
1. Shortcut Singaraja–Mengwitani
Anggaran: Rp 773 miliarDibagi dalam dua tahap:
Tahun 2025: Rp 500 miliarTahun 2026: Rp 273 miliar
2. Gedung Parkir Kawasan Pura Batur (Kintamani)Anggaran: Rp 250 miliar (2026)
Guna mengurai kemacetan saat perayaan Ngusaba Purnama Kedasa yang rutin diadakan setiap April.Mengakomodasi kendaraan dari Buleleng, Denpasar, Badung, Klungkung, dan Gianyar.
3. Underpass Jimbaran (Badung Selatan)Anggaran: Rp 354 miliar (2026)
Untuk mengatasi kemacetan di jalur wisata utama menuju kawasan Kuta Selatan.4. Jembatan Baru Nusa Ceningan – Nusa Lembongan (Klungkung)
Anggaran: Rp 112 miliar (2026)Menghubungkan kawasan wisata Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan, mengurai kepadatan lalu lintas wisatawan.
5. Pembangunan Embung Tukad Unda (Klungkung)Anggaran: Rp 60 miliar (2026)
Mendukung Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan kebutuhan air masyarakat sekitar.Apresiasi kepada Pemerintah Pusat
Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas dukungan penuh terhadap pembangunan Bali, terutama di sektor strategis pariwisata dan konektivitas.”Astungkara, berkat restu alam dan dukungan penuh dari Bapak Menteri PU, semua usulan kami disetujui sebagai program prioritas nasional tahun 2026,” ucap Koster.
Ia menambahkan, proyek-proyek ini akan meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia, mempermudah mobilitas wisatawan, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal.*
