Buka Rakor Reformasi Birokrasi, Karo Rena Polda Bali Tekankan Pengisian LKE yang Akurat

JurnalPatroliNews – Denpasar- Polda Bali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Polri (RBP) terkait pengisian data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Tahun 2026 yang digelar di Nirmala Hotel, Denpasar, Kamis (23/4).

Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Karo Rena Polda Bali, Kombes Pol. Moh. Basori, S.I.K., M.M., M.H. Rakor ini menjadi bagian dari agenda prioritas Polda Bali untuk memastikan seluruh satuan kerja (satker) jajaran memiliki standar yang sama dalam pemenuhan indikator penilaian nasional.

Dalam arahannya, Kombes Pol. Moh. Basori menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah transformasi mendalam dalam budaya kerja Polri.

“Kegiatan ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mendorong percepatan Zona Integritas. Pengisian LKE harus dilakukan dengan teliti dan didukung oleh eviden (bukti) yang kuat sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan,” tegas Karo Rena.

Penguatan Kualitas Data Dukung

Rakor ini menghadirkan narasumber kompeten yang membedah secara teknis mekanisme pengisian LKE tahun 2026. Para peserta dari berbagai Satker diberikan pembekalan mengenai:

  • Strategi pemenuhan data dukung yang akurat.
  • Teknik peningkatan kualitas eviden agar relevan dengan indikator penilaian terbaru.
  • Langkah-langkah inovatif dalam memberikan pelayanan publik yang transparan.

Pemahaman komprehensif mengenai instrumen LKE dinilai sangat krusial, mengingat LKE merupakan alat ukur utama bagi Kemenpan-RB dalam menilai keberhasilan instansi pemerintah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menuju Polri yang Tepercaya

Pelaksanaan koordinasi ini mencerminkan komitmen kuat Polda Bali dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui sistem yang terintegrasi dan terpantau, diharapkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat Bali dapat meningkat secara signifikan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan tepercaya (Presisi). Dengan data yang tertata dan birokrasi yang ramping, Polda Bali optimis mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang lebih prima di masa depan.