JurnalPatroliNews – Jakarta -Ketegangan politik Amerika Serikat kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada sejumlah anggota Partai Demokrat yang dinilainya melakukan tindakan “memberontak”. Pernyataan kontroversial itu muncul setelah enam anggota Kongres meminta tentara AS menolak menjalankan perintah yang dianggap ilegal.
Kelompok legislator Demokrat yang terdiri atas Senator Elissa Slotkin dan Mark Kelly, serta anggota DPR Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander, dan Chrissy Houlahan, pada Kamis (20/11/2025), menilai pemerintahan Trump telah “menggunakan para ahli militer dan intelijen melawan rakyat Amerika”. Mereka menyerukan agar militer hanya menjalankan perintah yang sah dan mematuhi hukum Amerika Serikat.
Meski demikian, para legislator itu tidak merinci insiden apa yang menjadi dasar pernyataan mereka. Namun, seruan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Presiden Trump.
Melalui media sosial, ia menyebut pernyataan itu sebagai tindakan pengkhianatan. “Ini pengkhianatan, tangkap mereka. Pantas dihukum mati,” tulis Trump.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Partai Demokrat, yang menyebut Trump telah menyerukan eksekusi terhadap anggota Kongres.
Pemimpin mayoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer, juga mengecam keras seruan Trump karena dinilai berpotensi memicu kekerasan.
Sementara itu, Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt menepis anggapan bahwa Trump menginginkan eksekusi. Ia menyatakan Trump hanya mengecam tindakan para legislator yang dianggap menghasut ketidakpatuhan militer.
Leavitt menegaskan bahwa para anggota Kongres Demokrat tersebut harus mempertanggungjawabkan pernyataan mereka sesuai hukum.
Ketua DPR AS Mike Johnson membela Trump dengan mengatakan bahwa mantan presiden itu hanya menyoroti potensi perilaku kriminal, bukan mengajak melakukan kekerasan.
Ia menyerukan agar setiap pihak memperhatikan konsekuensi terhadap keamanan nasional.
Dari pihak militer, Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, membantah tuduhan bahwa pasukan AS menerima atau menjalankan perintah ilegal. Ia menegaskan bahwa tentara selalu mematuhi perintah yang sah dan tetap menjunjung Konstitusi.
Dalam sistem militer Amerika Serikat, komandan memiliki hak untuk menolak perintah yang dinilai ilegal dan dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum. Namun, prajurit dengan pangkat lebih rendah umumnya wajib menaati perintah yang sah dari atasan.
