Ferry Juliantono Buka Babak Baru MES, Lima Agenda Ekonomi Syariah Jadi Prioritas

JurnalPatroliNews – Jakarta — Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) resmi memiliki kantor baru di Jalan Taman Patra Raya, Jakarta Selatan. Peresmian kantor tersebut menjadi momentum baru bagi MES untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia.

Kantor baru PP MES tersebut diresmikan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, pada Rabu malam (7/10/2026).

Dalam peresmian itu, Ferry menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung renovasi dan terwujudnya kantor baru MES.

Dukungan tersebut antara lain datang dari Patra Jasa, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jamkrindo, Permodalan Nasional Madani (PNM), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sejumlah mitra lainnya.

Bagi Ferry, kantor baru tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat bekerja bagi jajaran pengurus.

Lebih dari itu, kantor PP MES diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan pusat perjuangan untuk memperkuat ekonomi syariah nasional.

Lima Agenda Besar Ekonomi Syariah

Ferry mengungkapkan, PP MES telah menyiapkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus gerakan organisasi ke depan.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan kembali posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report.

Ferry mengatakan sebelumnya posisi Indonesia dalam pemeringkatan SGIE turun dari peringkat kelima menjadi keenam.

Menurut dia, MES kini tengah membangun komunikasi dengan pihak penyusun laporan tersebut untuk mencari langkah konkret agar posisi Indonesia dapat kembali meningkat.

“Alhamdulillah kemarin saya didukung oleh teman-teman bertemu dengan Managing Directornya Binar Halal yang membuat SGIE Report. Kita akan bentuk tim bersama,” ujar Ferry.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu memperbaiki posisi Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa menjadikan report dan peringkat Indonesia di SGIE ini bisa naik kembali menjadi urutan ke-5, syukur bisa lebih dari nomor 5,” sambungnya.

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Agenda berikutnya adalah mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Ferry menilai penguatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah harus berjalan beriringan dengan perluasan akses.

Menurutnya, ekonomi syariah tidak akan tumbuh optimal apabila masyarakat hanya menjadi objek pasar tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem keuangan syariah.

Karena itu, MES diarahkan untuk memperkuat ekosistem melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dorong Kontribusi PDB Syariah

Fokus lainnya adalah meningkatkan kontribusi sektor syariah terhadap perekonomian nasional.

Ferry mengatakan Indonesia perlu memiliki ukuran yang semakin jelas mengenai kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut dia, penguatan sektor syariah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan industri keuangan.

Ekosistem ekonomi syariah juga mencakup berbagai sektor produktif yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Bangun Ekosistem dari Hulu hingga Hilir

PP MES juga menempatkan penguatan ekosistem hulu dan hilir ekonomi serta keuangan syariah sebagai salah satu agenda utama.

Ferry menyebut penguatan ekosistem diperlukan agar sektor syariah tidak berkembang secara parsial.

Kolaborasi antara lembaga keuangan, pelaku usaha, koperasi, pesantren, masjid dan berbagai institusi lainnya diharapkan dapat menciptakan rantai ekonomi yang saling terhubung.

Dengan pendekatan tersebut, ekonomi syariah diharapkan tidak hanya tumbuh pada sektor jasa keuangan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

12 Ribu Masjid Jadi Sasaran Pengembangan Koperasi

Salah satu agenda yang cukup konkret adalah pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren melalui koperasi.

Ferry mengungkapkan, PP MES telah menjalin kerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memulai pengembangan koperasi di lingkungan masjid.

Program tersebut akan dimulai dari sekitar 12 ribu masjid di lingkungan Muhammadiyah, dengan tahap awal pembangunan koperasi di 700 masjid.

“Kemarin PP MES sudah melaksanakan penandatanganan dibantu dengan Ustaz Adi Hidayat, lalu kerja sama dengan Majelis Tabligh Pembangunan Pusat Muhammadiyah. Kita akan memulai dari 12 ribu masjid di lingkungan Muhammadiyah. Kita akan siapkan di 700 masjid yang akan dibangun koperasinya,” paparnya.

Selain dengan Muhammadiyah, Ferry menyebut telah terdapat nota kesepahaman dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan koperasi di masjid-masjid yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

MES juga membuka kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia.

Kantor Baru Diharapkan Jadi Rumah Kolaborasi

Sementara itu, Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani menyampaikan sambutan secara daring.

Rosan menilai kantor baru tersebut harus menjadi bagian dari ikhtiar untuk memastikan lima agenda prioritas MES diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Kelima agenda tersebut meliputi peningkatan peringkat SGIE, akselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi PDB syariah, penguatan ekosistem hulu-hilir ekonomi dan keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren berbasis koperasi.

“Kantor baru ini diharapkan sebagai rumah kolaborasi dan tempat lahirnya gagasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. MES diharapkan bisa memperkuat ekosistem syariah Indonesia,” ujar Rosan.

Tokoh Ekonomi dan Keuangan Hadir

Peresmian kantor baru PP MES turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan jajaran pengurus.

Di antaranya Ketua Umum pertama MES Iwan Pontjowinoto, Ketua Dewan Pembina PP MES Prof. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Pakar PP MES Dr. Adi Hidayat, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan sekaligus Dewan Penyantun PP MES Setiawan Ichlas.

Hadir pula Kepala Baznas RI sekaligus Ketua Dewan Penggerak PP MES Dr. Ir. H.Sodik Mudjahid, Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina PP MES Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, Kepala BPS RI sekaligus Wakil Ketua Umum PP MES Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum PP MES Dr. H. Emil Elestianto Dardak, serta Sekretaris Jenderal PP MES Ari Permana.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan besarnya ruang kolaborasi yang ingin dibangun MES untuk memperkuat ekonomi syariah.

Adi Hidayat Tekankan Kekuatan Kolaborasi

Ketua Dewan Pakar PP MES Dr. Adi Hidayat juga memberikan tausyiah dalam acara tersebut.

Adi menekankan pentingnya kolaborasi antarpengurus dan seluruh elemen yang berada dalam ekosistem MES.

Menurutnya, kolaborasi menjadi salah satu kunci agar berbagai gagasan tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan arah baru MES yang ingin menjadikan kantor baru sebagai ruang bertemunya gagasan, jaringan dan kekuatan ekonomi syariah.

Ferry: Semoga Menjadi Pusat Perjuangan Ekonomi Syariah

Ferry berharap keberadaan kantor baru PP MES membawa keberkahan sekaligus menjadi pusat aktivitas untuk memperkuat perjuangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Semoga kantor baru PP MES ini mendapatkan keberkahan dan tempat ini menjadi pusat perjuangannya masyarakat Indonesia untuk ekonomi syariah,” kata Ferry.

Jika lima agenda tersebut mampu diterjemahkan menjadi program konkret, kantor baru MES tidak hanya menjadi simbol kelembagaan.

Kantor tersebut berpotensi menjadi simpul koordinasi berbagai kekuatan ekonomi syariah, mulai dari industri keuangan, koperasi, masjid, pesantren hingga pelaku usaha masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh target tersebut tidak berhenti pada agenda organisasi, tetapi menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peresmian kantor baru PP MES bukan sekadar seremoni pembukaan fasilitas baru, melainkan menjadi penanda dimulainya fase baru penguatan ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Komentar