Formasi Serukan Kemandirian Teknologi Indonesia di Tengah Ketegangan Geopolitik Global

JurnalPatroliNews – Jakarta – Forum Kemandirian Siber Indonesia atau Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) menyoroti pentingnya kedaulatan digital nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang dinilai berpotensi memengaruhi keamanan teknologi dan data suatu negara.

Pendiri sekaligus Koordinator Formasi, Gildas Deograt, mengatakan bahwa dinamika geopolitik dunia saat ini membuat upaya memperkuat kemandirian teknologi menjadi semakin mendesak bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Gildas saat menghadiri peringatan Hari Kebudayaan Keamanan Informasi di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

“Kita harus berjuang kembali merebut kedaulatan dan kemerdekaan. Jadi kita berjuang bersama sejak 20-an tahun lalu hingga sekarang. Dengan geopolitik yang ada, kondisi ini sudah semakin mendesak,” ujar Gildas.

Menurutnya, langkah menuju kedaulatan digital hanya dapat tercapai jika bangsa Indonesia mulai mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing dan beralih menggunakan produk serta layanan buatan dalam negeri.

“Dan hanya ada satu cara, kita sebagai bangsa beramai-ramai memilih untuk mandiri. Dalam artian menggunakan produk dan layanan yang diproduksi oleh bangsa kita,” katanya.

Gildas menilai pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah untuk secara langsung mewajibkan penggunaan produk teknologi dalam negeri. Oleh karena itu, menurutnya, kemandirian digital harus menjadi gerakan bersama masyarakat, bukan sekadar kebijakan pemerintah.

“Karena pemerintah sedang dalam posisi sulit untuk mengharuskan atau mewajibkan. Jadi ini harus menjadi pilihan bersama sebagai bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Formasi juga mengungkapkan rencana untuk mengajukan usulan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar tanggal 7 Maret ditetapkan sebagai hari nasional yang berkaitan dengan keamanan siber.

Usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data dan kedaulatan digital nasional.

“Rencana ini supaya kita bersama-sama di tahun 2045 kemerdekaan bisa berdaulat di batasan digital,” kata Gildas menutup pernyataannya.