JurnalPatroliNews | Jakarta — Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan informasi tersebut tidak benar. Menurut dia, pemerintah memang mengajak seluruh pihak untuk terlibat membantu penanganan karhutla, tetapi tidak ada mandat khusus kepada Haji Isam sebagai koordinator.
“Tidak ada, tidak benar. Siapa yang mencetuskan isunya. Di medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu yang benar dan sudah jadi masalah. Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak karena kewenangannya bukan di situ,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di JCC, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalimantan.
Pembagian tugas tersebut mencakup sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Langkah itu dilakukan agar perkembangan penanganan di setiap wilayah dapat dipantau secara lebih intensif dan respons pemerintah dapat dilakukan dengan cepat.
“Dan kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata Prasetyo.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemerintah pusat dalam menghadapi karhutla yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah.
Dengan pembagian fokus wilayah, pemerintah berharap kebutuhan penanganan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Terkait kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani karhutla Kalimantan, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru.
Ia menilai koordinasi lintas sektor yang telah berjalan saat ini cukup kuat untuk menangani kondisi di lapangan.
“Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, juga telah melakukan penguatan dari sisi peralatan dan personel. Penambahan helikopter water bombing, alat pemadam kebakaran, serta pasukan telah dilakukan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
“Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bomb, termasuk APB dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan,” katanya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Haji Isam memperoleh mandat khusus untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Pengusaha tersebut bahkan disebut telah berada di Banjarmasin dan mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Namun, Istana memastikan keterlibatan pihak swasta dalam membantu penanganan bencana tidak berarti yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator pemerintah.
Prasetyo menegaskan kewenangan koordinasi penanganan karhutla tetap berada pada struktur pemerintah dan aparat terkait sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
Pemerintah saat ini memilih memperkuat koordinasi lintas sektor, menambah dukungan peralatan, serta mengerahkan personel untuk mempercepat pengendalian karhutla di berbagai wilayah Kalimantan.
Komentar