JurnalPatroliNews – Jakarta – Situasi di Timur Tengah memburuk setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memfasilitasi dialog dan melakukan mediasi langsung jika disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.
Dalam pernyataan resminya, Indonesia sangat menyesalkan gagalnya jalur perundingan yang memicu eskalasi militer ini.
Jakarta mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan diplomasi guna menjaga kedaulatan serta integritas wilayah negara.
Presiden Prabowo secara khusus menyatakan kesediaannya bertolak ke Teheran untuk menjembatani komunikasi demi terciptanya keamanan yang kondusif.
Laporan dari kantor berita AFP menyebutkan bahwa serangan Israel menargetkan lokasi berkumpulnya para pejabat senior politik dan keamanan Iran di ibu kota Teheran. Selain Teheran, ledakan juga dilaporkan terjadi di Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermansyah.
Di saat yang bersamaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah memulai operasi militer resmi di Iran. Teheran merespons gempuran tersebut dengan meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain.
Di tengah ketegangan militer, muncul kesimpangsiuran informasi mengenai nasib Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeklaim adanya indikasi kuat bahwa Khamenei telah tewas.
Sebaliknya, otoritas Iran melalui media resmi seperti Tasnim dan Mehr News Agency membantah keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa sang Pemimpin Tertinggi dalam keadaan baik serta tetap memimpin koordinasi di lapangan.
Konflik ini berdampak langsung pada sektor penerbangan di Timur Tengah, di mana sejumlah maskapai menghentikan operasional secara mendadak.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melaporkan terdapat 58.873 jemaah umrah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengimbau para jemaah dan keluarga di tanah air untuk tidak panik.
Pemerintah memastikan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama melalui koordinasi intensif dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, serta KBRI di Riyadh.
Seluruh jemaah diminta tetap mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari keresahan publik.
