JurnalPatroliNews – Jakarta – Jakarta terus meneguhkan posisinya sebagai kota global yang memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi dunia. Namun, status tersebut menghadirkan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait tekanan kompetisi, ketimpangan sosial, dan perubahan budaya yang semakin cepat.
Dalam konteks ini, Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation sekaligus Ketua Umum DPN KOMBATAN, Budi Mulyawan, menegaskan perlunya arah pembangunan Jakarta yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat luas.
Sebagai kota global, Jakarta berada dalam pusaran sistem ekonomi global yang sarat dengan pengaruh kapitalisme dan persaingan hidup yang keras. Kota global memang membuka banyak peluang, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga melahirkan tekanan baru bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti ritme tersebut.
Mereka yang tertinggal terancam tersingkir, memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok kuat secara ekonomi dan kelompok yang lemah. Kompetisi di kota seperti Jakarta tidak hanya terjadi dalam skala bisnis besar, melainkan juga dalam perebutan akses terhadap ruang hidup, pekerjaan, dan sumber daya sehari-hari.
Budi Mulyawan menyoroti kecenderungan kota global yang lebih berpihak kepada pemodal. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi investasi besar kerap mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil.
Fenomena gentrifikasi, pembangunan kawasan bisnis eksklusif, hingga minimnya ruang publik inklusif menunjukkan bagaimana kebijakan kota kerap dikendalikan oleh kepentingan elite ekonomi.
“Kita harus berani mengoreksi arah pembangunan agar berpihak kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi,” ujarnya.
Di sisi budaya, Jakarta menghadapi dilema besar: apakah budaya lokal dapat dimajukan seiring derasnya arus budaya global yang lebih dominan? Tradisi lokal, warisan budaya, dan seni kerap terpinggirkan oleh modernisasi dan kapitalisasi ruang kota.
Pertanyaan fundamental pun muncul—apakah Jakarta ingin tumbuh sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya, atau justru mengorbankan identitas lokal demi mengejar status global?
Budi juga menekankan pentingnya regulasi dan anggaran yang secara tegas berpihak pada masyarakat kecil.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan hadirnya pembangunan inklusif melalui penyediaan perumahan rakyat, peningkatan fasilitas pendidikan, serta akses kesehatan yang memadai.
Menurutnya, tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, kesenjangan sosial akan semakin melebar, dan masyarakat rentan akan semakin tersingkir dari manfaat pembangunan.
Ia mendorong strategi ekonomi politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya segelintir elite. Kebijakan transportasi publik terjangkau, peningkatan peluang usaha kecil, dan program pengurangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan juga dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
