Jokowi Minta APBN 2022 Fokus Pada Visi Presidensi G20 dan Enam Kebijakan Utama Ini

  • Whatsapp
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

JurnalPatroliNews – Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, diharapkan Presiden Joko Widodo, bisa berperan sentral pada sejumlah kegiatan dan kebijakan utama pemerintah.

Jokowi menuturkan, keberadaan varian baru disejumlah negara masih mengancam banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga dia menekankan, langkah antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang pemerintah lakukan.

BACA JUGA :

“Serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel,” ujar Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

Salah satu harapan Jokowi untuk APBN 2022 adalah ikut berperan secara sentral dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan yang dimulai Desember 2021 ini.

Sebagai presidensi G20, Jokowi ingin menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” ucapnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar APBN 2022 bisa fokus pada enam kebijakan berikut ini:

1. Melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan

2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan

3. Peningkatan SDM yang unggul

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi

5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien. 

Pos terkait