JurnalPatroliNews – Jakarta – KPK membongkar praktik suap proyek jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021-2022 yang diduga terjadi korupsi. Termasuk jalur kereta Makassar-Parepare yang diresmikan Jokowi Rabu (29/3).
Merespons kasus tersebut, Jokowi mengatakan celah untuk masalah bisa saja terjadi dari ribuan proyek yang dikerjakan pemerintah.
“Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah,” ucap Jokowi di Depok, Kamis (13/4).
Karena itu, kata Jokowi, pengawasan di lapangan sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan dalam setiap proyek. Itu pun, masih ada temuan masalah seperti kasus yang diungkap KPK saat ini.
“Tapi kenapa terus kita kontrol di lapangan, orang dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak,” kata Jokowi.
“Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek. itu pun masih ada masalah, apalagi tidak,” tegas mantan Gubernur DKI itu.
KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Diduga kasus itu terkait proyek jalur kereta api di sejumlah daerah dengan total nilai suap Rp 14,5 miliar.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, salah satu proyek jalur kereta yang diduga dikorupsi yakni proyek Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Pertama di Makassar (Sulawesi Selatan).
Proyek tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (29/3) lalu. Nilai investasi untuk pembangunan rel kereta api tersebut mencapai Rp 8,25 triliun.
Johanis Tanak dalam paparannya menyebut setidaknya 4 proyek tahun anggaran 2021-2022 yang diduga terjadi korupsi. Tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.
Berikut daftar proyeknya:
1) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (Jawa Tengah)
2) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)
3) 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
4) Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu. Rekayasa diduga sudah dilakukan sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Atas pengaturan proyek tersebut, diduga ada pemberian fee yang diatur dari nilai masing-masing proyek. Diduga diberikan oleh pihak yang memenangkan proyek.
“Sekitar 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek,” ujar Johanis.
Total ada 10 tersangka yang dijerat oleh KPK dalam kasus ini. Berikut daftarnya:
Pemberi Suap
- Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung
- Muchamad Hikmat selaku Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma
- Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai dengan Februari 2023)
- Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti
Penerima Suap
- Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub
- Bernard Hasibuan selaku PPK BTP Jabagteng
- Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jabagteng
- Achmad Affandi selaku PPK BPKA Sulsel
- Fadliansyah selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
- Syntho Pirjani Hutabarat selaku PPK BTP Jabagbar
Komentar