JurnalPatroliNews – Jakarta – Kecewa dengan kebijakan Presiden Jokowi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dipicu statement Ketua MPR, Bambang Soesatyo, ribuan lintas pengemudi, baik yang tergabung di Driver-BIKER-Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) – FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) maupun tidak, akan mogok nasional.
“Para pengemudi merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tidak memperoleh perhatian dari Presiden Jokowi yang mereka dukung saat Pilpres 2019,” tegas Ketua Umum FPSTSI-KSPSI, HM. Jusuf Rizal yang membawahi para Driver-Biker dan Ojek seluruh Indonesia kepada media di Jakarta.
Masalah keinginan mogok nasional para pengemudi (Driver) ini disampaikan para perwakilan komunitas lintas pengemudi anggota DBOKC-FSPTSI dari seluruh Indonesia kepada HM. Jusuf Rizal bersama Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Ristianti dan Erwin Saripudin, karena para pengemudi sudah jenuh mengeluh, tapi yang ada hanya pepesan kosong.
“Tentu para pengemudi merasa kecewa, apalagi kebijakan PPKM membuat yang sudah susah makin susah. Ibarat jatuh dari tangga tertimpa tangga,” tegas pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketua Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center itu.
Rasa kecewa terhadap Jokowi kemudian dipicu statement Ketua MPR, Bambang Seosatya yang mengkritik para pekerja mau demo di tengah PPKM, tapi tidak memiliki solusi membuat para pengemudi geram.
“Semestinya para pekerja seperti pengemudi diberikan solusi oleh Ketua MPR yang terdampak Pendemi Civid-19 serta kebijakan PPKM. Bukan sok ngajarin dan ngomong tok seolah para pengemudi orang bodoh semua. Kalau cuma ngomong tidak usah sekelas Ketua MPR, juga bisa,” tegas Jusuf Rizal mewakili aspirasi pengemudi dengan pedas.
Ketika ditanya, apa yang menjadi substansi, kenapa para pengemudi merasa kecewa kepada Presiden Jokowi? Menurut Jusuf Rizal, Pertama, karena para pengemudi tidak menjadi prioritas untuk vaksinasi. Padahal mereka bersentuhan langsung dengan banyak orang saat mendistribusikan barang.
FSPTSI-DBOKC berharap para pengemudi seluruh Indonesia dapat memperoleh prioritas Vaksinasi, agar memiliki kekebalan tubuh, selain juga agar semua aktivitas yang mengharuskan memiliki kartu vaksin dapat dipenuhi.
Kedua, setiap pengemudi dalam bekerja harus Rapid Tes atau PCR. Ini tentu memberatkan para pengemudi transportasi (seperti truk), karena harus membayar jika PCR kena Rp. 900 ribu (berlaku dua hari) dan Rapit Tes Rp. 250!ribu (Berlaku satu hari).
Kebijakan seperti ini ditengah PPKM sangat membebani para pengemudi di seluruh Indonesia. Semestinya, Ketua MPR, Bambang Soesatyo bisa membantu meringankan dan memberi kemudahan bagi para Pengemudi.
“Kebijakan Rapit Tes dan PCR ini seperti perampok legal. Seperti pemerasan atas nama Pendemi Covid-19. Dulu Rapit Tes hanya Rp.150 ribu berlaku 14 hari. Ada yang murah Genosa Rp.20 ribu malah tidak berlaku,” tutur Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Ini juga membuat kecewa anggota FSPTSI. Pemerintahan Jokowi mau menyelesaikan Pendemi Covid-19 atau mau jualan jasa tes PCR dan Rapit Tes. Semestinya rakyat diberi kemudahan tes PCR dan Rapit Tes gratis, agar rakyat bisa melakukan tindakan preventif. Bukan sebaliknya rakyat dibebani.
Ketiga, para pengemudi adalah banyak pekerja sektor informal. Jumlah mereka berdasarkan data DBOKC-FSPTSI, bisa mencapai 24 juta. Semestinya yang berada di PPKM Level 4, pemerintah bisa memberi bantuan, baik dana maupun logistik.
Namun perhatian pemerintah terhadap para pengemudi, juga dinilai masih kurang, baik Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, serta Para Gubernur, apalagi Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Barangkali, pekerja bongkar muat di Pelabuhan, bisa dilobi agar jangan mogok kerja. Tapi jika barang-barang kebutuhan tidak didistribusikan oleh pengemudi yang tergabung di DBOKC-FSPTSI, siapa yang akan mengirimkan barang keseluruhan Indonesia?
“Untuk itu FSPTSI minta kepada Presiden Jokowi agar dapat memenuhi tiga tuntutan para pengemudi antara lain memperoleh Vaksinasi, Bebas Tes PCR atau Rapit Tes serta Memperoleh Subsidi Bantuan Tunai atau Sembako,” tambah pria aktivis pekerja dan buruh yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Kepada Ketua MPR, Bambang Soesatyo, FSPTSI meminta agar jangan mendiskreditkan para pekerja seperti pengemudi yang dalam kesulitan. Jika urusan perut, masyarakat bisa bringas dan gelap mata. Jika Bambang Soesatyo tidak menarik ucapannya, FSPTSI siap melakukan aksi demo mencari Bambang, tegas Jusuf Rizal
Komentar