JurnalPatroliNews – JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan optimisme bahwa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi akan berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, persiapan disebut telah mencapai progres hampir 100 persen.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan menjadi contoh pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Irfan dalam keterangannya di Jombang, Minggu (29/3/2026).
Ia menambahkan, besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai sekitar Rp18 triliun menuntut pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, aspek tata kelola keuangan menjadi perhatian utama pemerintah.
Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, serta Kepolisian, dalam mengawal proses pengadaan dan pengelolaan anggaran.
“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.
Langkah tersebut, lanjut Irfan, merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghadirkan layanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara untuk menjaga kekompakan dan terus meningkatkan standar pelayanan.
“Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.
