Niken menekankan pesan kunci yang disampaikan para narasumber bahwa penguatan KDKMP perlu didukung melalui tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha.
“Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan kapasitas manajemen, legalitas, dan kualitas pengelolaan usaha agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan pasar. Pembiayaan ditempatkan sebagai faktor pendukung untuk mendorong koperasi berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ucap Niken.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, memaparkan perkembangan signifikan koperasi di wilayahnya. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, di mana sebanyak 2.462 gerai di antaranya sudah terbangun 100%.
Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjajaran, Dr. Dwi Purnomo, mengungkapkan terdapat delapan tahapan yang harus dilalui KDKMP untuk menuju koperasi bankable, mulai dari legalitas dan identitas, pemetaan potensi desa, model bisnis, tata kelola, data dan keuangan, eksekusi strategi, akses pembiayaan hingga keberlanjutan.
Sebagai bukti nyata keberhasilan skema alternatif, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Swaloka, Drs. Yoseph Cahyono, membagikan pengalaman koperasinya dalam mengelola modal penyertaan yang mencapai Rp430,7 juta sejak tahun 2003.
Menurut Yoseph, transparansi adalah fondasi utama dalam mengelola dana tersebut.
“Kunci keberhasilan KSU Swaloka adalah kemampuan dalam menjaga kepercayaan anggota dan mitra kerja sama melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, setiap penggunaan modal dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan mempertimbangkan risiko usaha, potensi keuntungan, serta kebutuhan koperasi secara menyeluruh,” terang Yoseph.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perbankan nasional seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, serta pihak dari LPDB Kementerian Koperasi. Melalui kolaborasi ini, pembiayaan diharapkan menjadi faktor pendukung utama agar koperasi dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
