JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memberikan klarifikasi tegas terkait bentrokan warga yang terjadi di Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemenkop memastikan konflik tersebut murni disebabkan oleh sengketa tanah ulayat yang sudah berlangsung turun-temurun dan tidak memiliki kaitan dengan program pembangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT telah dilakukan untuk meluruskan pemberitaan yang beredar. Menurutnya, spekulasi yang mengaitkan bentrokan dengan proyek pemerintah tidak didasari oleh fakta di lapangan.
“Konflik antar kedua desa dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada secara turun-temurun. Kami tegaskan, saat ini belum ada pembangunan fisik Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut,” ujar Zabadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/3).
Zabadi menekankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, setiap pembangunan fisik infrastruktur koperasi—mulai dari gerai hingga pergudangan—memiliki syarat mutlak. Status lahan harus clean and clear atau bebas dari segala bentuk sengketa hukum maupun sosial.
“Pemerintah hanya akan menggunakan lahan dengan status yang sudah tuntas secara administratif dan hukum. Ini menjadi ketentuan wajib dalam pendataan aset tanah pembangunan Kopdes Merah Putih,” tegasnya.
Senada dengan pusat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Linus Lusi, menyatakan hasil investigasi di lapangan bersama Forkopimda tidak menemukan adanya kaitan antara konflik warga dengan program Kemenkop. Ia menyebut situasi saat ini mulai kondusif seiring dengan proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat.
Kemenkop mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Saat ini, pemerintah daerah bersama aparat keamanan fokus pada penegakan hukum dan pemulihan stabilitas di kedua desa tersebut agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.
