JurnalPatroliNews – Tangerang – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mendukung pertumbuhan wirausaha baru yang ramah lingkungan terutama di bidang furnitur dan kerajinan mengingat potensi pertumbuhan wirausaha ramah lingkungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, hasil riset KemenKopUKM dan UNDP tahun 2021 menunjukan bahwa sebanyak 84 persen pelaku usaha (termasuk di sektor UMKM) tertarik pada bisnis ramah lingkungan.
Sebanyak 58 persen pelaku usaha memulai bisnis untuk memperbaiki lingkungan dan 56 persen memproduksi pakaian ramah lingkungan, produk rendah karbon, dan sistem pengurangan limbah.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung industri perabot (furnitur) dan kerajinan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Kami percaya bahwa kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutan pada acara Annual General Meeting ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia), Tangerang, Selasa (27/2).
MenKopUKM menjelaskan, kinerja UMKM di sektor furnitur pada 2021 – 2023 mencapai 2,8 miliar dolar AS dengan jumlah serapan tenaga kerja langsung sebanyak 805 ribu. Namun untuk kinerja sektor kerajinan tangan masih belum mampu mengungguli kinerja subsektor kuliner atau fesyen.
Salah satu dukungan yang diberikan KemenKopUKM untuk mendukung wirausaha berkelanjutan di sektor furnitur dan kerajinan yaitu dengan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas rotan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. RPB ini bertugas mengolah bahan baku rotan menjadi bahan baku setengah jadi (Fitrit, Poles) dan Furnitur.
Selain itu juga dibangun RPB di Labuan Bajo, NTT untuk memproduksi bambu laminasi sebagai bahan pengganti kayu. Bersama Pemerintah Daerah NTT, KemenKopUKM telah membudidayakan bambu di lahan seluas 100 ribu hektare.
“Bersama Pemda kita akan kembangkan menjadi sekitar 100 ribu hektare lahan (untuk budidaya bambu). Ini potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan memproduksi timber untuk furnitur,” kata Teten.
Meski potensi ekonomi dari produk furnitur dan kerajinan ramah lingkungan sangat tinggi, namun ternyata masih ada berbagai kendala yang menghadang. Permasalahan jaminan ketersediaan bahan baku dan biaya logistik yang tinggi menjadi permasalahan yang harus dituntaskan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, MenKopUKM mengajak seluruh pemangku kepentingan berupaya mencari solusi bersama demi kelangsungan dan pertumbuhan sektor ini.
Sementara itu untuk permasalahan pemasaran, pemerintah secara aktif memfasilitasi dan mendukung pameran Industri Furniture IFFINA oleh ASMINDO, KRIYANUSA oleh Dekranas, IFEX oleh HIMKI, dan SAEXPO 2023. Kemudian dilakukan inisiasi pengembangan Indonesia Trading House (ITH) di China dan Singapura untuk mengembangkan pasar internasional.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan baku, memperkuat pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pendapatan daerah dan devisa negara,” kata Teten.
Komentar