JurnalPatroliNews – Jakarta – Tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya komunikasi antar lembaga, yang mengakibatkan terhambatnya program strategis pemerintah. Selain itu, dinamika serta permasalahan yang dihadapi kementerian/lembaga pemerintah saat ini juga sangat beragam, salah satunya adalah masih seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, komunikasi antar lembaga perlu lebih dioptimalkan untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi pembangunan.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Lilis Suriani mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nuryakin saat membuka Forum Komunikasi Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Protokol, bertempat di Hotel Lumire Jakarta, Jumat (9/12/2022).
“Peran tinggi dari komunikasi adalah menciptakan dan mengembangkan hubungan antar individu demi penciptaan budaya dan semangat kerjasama tim yang diperlukan agar cepat tanggap dan memiliki motivasi yang tinggi dalam organisasi, kerjasama, dan keinginan yang kuat dalam bekerja secara tim dan mencapai tujuan organisasi,” ungkap Lilis.
Lilis menjelaskan, dalam pemerintahan, diperlukan SDM yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan efektif, memahami proses komunikasi yang berlangsung dalam organisasi maupun dengan pihak luar, dan meminimalisir permasalahan miss communication melalui berbagai saluran komunikasi.
Selain itu, kondisi intensitas kegiatan pada lembaga pemerintahan yang begitu tinggi, tentu tidak terlepas dari keprotokolan. Karena setiap kegiatan yang bersifat resmi yang menyangkut hubungan antar instansi pemerintah negara maka harus memenuhi standar tertentu yang secara umum disebut dengan keprotokolan. Dimana fungsi dari keprotokolan adalah untuk menjaga martabat dan harga diri suatu lembaga negara. Menjalankan fungsi keprotokolan, berarti menjaga citra dan harga diri Negara.
Komentar