JurnalPatroliNews – Jakarta – Pertemuan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Agenda tertutup ini menjadi ruang musyawarah bagi para kiai sepuh untuk mendengarkan langsung penjelasan dua unsur kepengurusan PBNU Syuriyah dan Tanfidziyah terkait memanasnya dinamika internal organisasi.
Forum tersebut diprakarsai oleh KH Umar Wahid dan pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), sebagai langkah mencari jalan penyejuk demi keberlangsungan jam’iyyah.
Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, ikut hadir secara virtual. Setelah forum selesai, ia merilis pernyataan resmi melalui akun Instagram pribadi, menyampaikan empat poin penting hasil pembahasan.
Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak berjalan sesuai ketentuan organisasi dan bertentangan dengan AD/ART PBNU.
Kedua, forum menilai ada dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum sehingga perlu diklarifikasi melalui mekanisme internal organisasi secara menyeluruh.
Ketiga, forum merekomendasikan agar rencana Rapat Pleno untuk penetapan Penjabat (PJ) tidak dilaksanakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan secara benar sesuai aturan.
Dan keempat, Forum Sesepuh serta Mustasyar mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan.
Ma’ruf Amin menekankan bahwa polemik ini sebaiknya diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme internal NU tanpa membawa urusan organisasi ke ranah eksternal. Ia mengingatkan bahwa menjaga marwah jam’iyyah merupakan bagian dari menjaga NU sebagai aset besar bangsa.
