Dalam rapat ini Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan progres pengukuran kadastral sampai penerbitan Hak Pengelolaan (HPL).
“Kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan saat ini sedang dilakukan pemasangan tanda batas di IKN oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk perizinan pemetaan dengan drone akan keluar dalam minggu ini dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dan Kementerian Perhubungan. Untuk pengukuran juga sedang dilaksanakan. Sedangkan, penyelesaian penerbitan HPL targetnya 27 Juli 2023,” paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Maves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin rapat menegaskan, waktu yang tersisa dari target penyelesaian penyediaan tanah tidaklah banyak. Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bekerja semaksimal mungkin.
“Kita berpacu dengan waktu, kalau bisa kerjakan sendiri semua, waktunya sudah mepet ini,” imbau Menko Maves.
Turut mengikuti rapat daring ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; Pemerintah Daerah Kalimantan Timur; Kepala Lanud Dhomber; beberapa jajaran Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur; serta beberapa jajaran Kantor Pertanahan Balikpapan.
Komentar