JurnalPatroliNews – Jakarta,– Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK sebagai prasyarat jadi ASN bertujuan untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan.
Lebih jauh daripada itu, TWK mempunyai tujuan khusus dalam hal ini menyangkut wawasan kebangsaan itu sendiri.
Begitu disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy dalam diskusi daring Populi Center bertajuk “Nasib KPK Setelah TWK” pada Sabtu (29/5).
“TWK ini memang namanya tes, namanya satu ujian, tapi tentu saja punya tujuan yang khusus juga,” ujar Irham.
“Jadi bukan yang saya sebutkan pertama untuk menilai kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan saja, tetapi lebih kepada menyangkut persoalan wawasan kebangsaan,” sambungnya.
Menurut Irham, TWK itu sendiri sejatinya lebih mengarah pada tes untuk mengetahui ideologi seseorang secara khusus sebelum seseorang menjadi ASN.
“TWK pasti masuk tes yang termasuk ke dalam ideologi,” katanya.
Lebih lanjut, Irham menilai wajar apabila pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan asesmen TWK terhadap para pegawai KPK yang akan jadi ASN.
“Sah-sah saja, karena ini memang punya negara, dan negara punya ideologi, aspek keamanan, aspek kesamaan wawasan kita, dulu kita kenal monoloyalitas, sah-sah saja negara mengharuskan hal ini,” ucapnya.
Hadir juga sejumlah narasumber dalam diskusi itu, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari, mantan anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, dan jurnalis Sabir Laluhu.
Dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TKW, 24 orang masih bisa dilakukan pembinaan, sementara 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan.
(*/lk)
Komentar