JurnalPatroliNews, Jakarta – Novel Baswedan menjelaskan alasan dirinya berkali-kali meminta KPK menyerahkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai yang tak lulus. Menurutnya hasil TWK itu seperti rekam medis yang perlu diketahui.
“Saya bersama kawan-kawan berkali-kali meminta agar hasil tes yang dilakukan itu bisa diberikan kepada kami. Kami telah meminta juga ke KPK ke pejabat BPID Badan Pengelola Informasi dan Data. Di sana kami meminta agar hasil tes itu kami diberi tahu,” kata Novel usai menyerahkan sejumlah bukti baru di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Novel menuturkan hasil TWK itu penting untuk diketahui oleh masing-masing pegawai yang tak lulus. Sehingga, kata Novel, mereka bisa tahu kesalahan apa yang membuat mereka tidak lulus.
“Kami meyakini apa yang disebut TMS atau tidak memenuhi syarat dan lain-lain kami tidak yakin itu dilakukan dengan cara yg benar, begitu juga penyampaian di forum publik yang seolah-olah membuat stigma, ini masalah yang serius ya bahkan ketika kami sendiri meminta untuk agar hal yang sepenting itu untuk kepentingan kami pribadi tidak juga diberikan ini kan aneh. Asesmen yg baik dilakukan dengan cara profesional dengan transparant dengan alat ukur yang benar dan banyak hal,” sambungnya.
Sementara Kasatgas Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengibaratkan hasil TWK sama seperti rekam medis. Untuk itu kata Harun, mereka berhak untuk mengetahui penyakit apa yang diderita sampai menyebabkan tak lulus TWK.
“Kenapa kami meminta hasil asesmen itu, karena kalau kami dianggap orang berpenyakit ibaratnya kami katakanlah punya penyakit jantung. Kami sendiri ingin penyakit itu bisa sembuh. Sekarang ini kami sakit apa? Sakit jantung kah, sakit yang lain, diabet kah atau apa agar apa pengobatannya agar tepat. Kami punya kepentingan agar hasil itu bisa dibuka. Loh itu kan rekam medis kami sebenarnya. Kalau ada information consumen itu kami berhak atas catatan medis kami itu berhak,” ujarnya.
Harun juga mempertanyakan keberadaan negara dalam sengkarut TWK KPK. Menurutnya sangat penting bagi mereka untuk mengetahui hasil tes tersebut.
“Kalau kami ibaratnya orang yang kemudian dengan bahasa yang kasar kami brengsek, orang brengsek yang nggak bisa dibinia. Lalu kemana negara ini? Orang yang melakukan kejahatan saja perlu dilajukan pembinaan di dalam LP, terus kami apa? Mau dibuang begitu saja apa bagaimana? Nah ini yang penting untuk kami mendapatkan kejelasan terkait dengan hasil assessment atau hasil tes itu,” imbuhnya.
Novel Tanggapi Pimpinan KPK Tak Datang Panggilan Komnas HAM
Novel Baswedan juga buka suara terkait tidak datangnya pimpinan KPK ketika dipanggil oleh Komnas HAM. Dia pun mengaku heran ketika para pimpinan KPK menanyakan kembali pelanggaran apa yang dilakukan terkait TWK KPK.
“Saya tidak tahu tentunya. Tentunya ketika siapapun pihak yang diklarifikasi ya mestinya hadir. Karena apapun itu perlu dijelaskan. Adapun kejanggalan dan permasalahan yang begitu banyak memang perlu dijelaskan. Kalau memang ada masalah ya dibenahi. Kalau kemudian justru malah ditinggal, dipanggil tidak mau, itu kan bukan perilaku yang baik,” ucapnya.
Novel mengaku heran ketika para pimpinan KPK mengabaikan panggilan Komnas HAM lantaran mempertanyakan terkait pemanggilan tersebut. Menurutnya kejanggalan dan permasalahan yang diutarakan pihaknya selama ini sangat mencolok.
“Tentunya itu komnas ham yang mestinya menjawab. Walaupun itu juga aneh juga masa sih bertanya. Mestinya di pemberitaan banyak. Tapi terlepas dari itu semua tadi saya juga menyampaikan siapapun mestinya menyampaikan fakta-fakta yang benar karena kejanggalan dan permasalahan itu kan yang kami utarakan sangat mencolok. Dampaknya juga sangat besar terus kalau diabaikan kan itu bukan perilaku yang baik,” tuturnya.
(dtk)
Komentar