JurnalPatroliNews – Jakarta – Kritikan atas penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditanggapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kritikan atas penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditanggapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, penunjukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78/2021 tentang BRIN.
Pasal 6 Perpres 78/2021 menyebutkan, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
“Saya garis bawahi, di sini adalah ‘berpedoman pada nilai Pancasila’. Ini artinya pemerintah ingin setiap kegiatan riset dan inovasi harus berpedoman pada Pancasila,” kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).
ia lantas menyinggung Pasal 7 ayat 2 Perpres tersebut yang berbunyi ‘Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila’.
Komentar